Mohon tunggu...
Mahmud
Mahmud Mohon Tunggu... Jurnalis - Pegiat Hukum Tatanegara

Kepribadian saya adalah menulis isu-isu aktual yang berkaitan dengan hukum, politik, pemilu dan demokrasi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Catatan 2022: Indonesia Multi Krisis sampai ke 2023

11 Januari 2023   02:54 Diperbarui: 11 Januari 2023   03:01 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pada Indonesia 2022, dapat disebut sebagai tahun multi krisis. Tahun krisis kepemimpinan nasional. Tragisnya, presiden, para menteri, anggota legislatif, dan sebagian besar akademisi  tidak bisa menangkap isyarat alam.

Bencana alam terjadi di mana-mana, bahkan BNPB mencatat pada 16 Desember, 3.383 bencana yang terjadi di Indonesia dengan  perincian: 1.451 banjir di berbagai daerah; 1.008 cuaca ekstrem; 620 tanah longsor; 250 kebakaran lahan dan hutan; 27 gempa bumi; dan satu letusan gunung berapi. Belum lagi kasus terkuaknya kebobrokan institusi Polri melalui kasus jenderal Sambo. 

Tragedi tersebut tidak menyentuh nurani presiden. Beliau tanpa malu, melakukan tradisi keraton sewaktu pernikahan anaknya. Padahal, ada 600 orang meninggal dalam bencana Cianjur. Dahsyatnya, Menteri seribu urusan, mengkritik KPK soal OTT 

Menangkap koruptor, dianggapnya kejahatan dan memalukan Indonesia. Padahal, PPATK melaporkan, sepanjang tahun 2022, terjadi pencucian uang hasil korupsi sebesar Rp. 81 triliyun. Apakah beliau menduga, dirinya jadi target  KPK.?

Jokowi Sebaiknya Mundur

Tahun 2022 kemarin, konon beberapa pulau mau dijual atau disewa. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 (asli). Namun, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, PT Leadership Islands Indonesia (LII) melelang Kepulauan Widi, Maluku Utara, untuk mencari investor asing, bukan untuk dijual. Apakah beliau anggap, tanah atau pulau tersebut milik presiden, Menteri, gubernur, bupati, walikota, atau camat.?        

Sejatinya, pulau dan tanah yang ada di negeri ini, milik para raja dan sultan. Mereka yang menyerahkan hak guna pakai ke pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat abai, para raja dan sultan dapat menarik kembali hak guna pakai tersebut.

Penyebab semua masalah di atas karena kita mengalami krisis kepemimpinan nasional. Pak Jokowi, maaf, jauh dari kapasitas sebagai pemimpin nasional. Sebab, pak Jokowi "munafik". Ini karena:
"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat." (HR Bukhari dan Muslim). 

Beberapa ilustrasi dapat disebutkan. Kompas.com, pada 19 Januari 2012, memberitakan, "Wali Kota Solo Joko Widodo, akrab disapa Jokowi, mengaku bahwa saat ini jumlah pesanan mobil Esemka telah mencapai 4.000 unit. Atas pesanan tersebut, Jokowi mengatakan, mobil buatan siswa SMK ini siap diproduksi pada tahun ini. Saat ini, Kiat Esemka tinggal menunggu uji kelayakan saja." 

Faktanya, sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah muncul. Bahkan, Tempo.Com, Jakarta, 29 September 2018, menurunkan berita,  Calon Wakil Presiden Ma'aruf Amin menyebut mobil Esemka yang pernah dirintis Joko Widodo atau Jokowi akan diluncurkan pada Oktober mendatang.

"Bulan Oktober nanti akan diluncurkan mobil nasional bernama Esemka, yang dulu pernah dirintis oleh Pak Jokowi. Akan diproduksi besar-besaran," kata Ma'aruf Amin di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), Jember, Kamis, 27 September 2018.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun