Berpikir, berpendapat, berkumpul dan berekspresi adalah hak bagi setiap manusia di muka bumi ini, begitupun di Indonesia, yang itu semua dilindungi oleh negara dimana tercantum pada Pasal 28 UUD 1945. Penulis dalam hal ini merupakan mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam).
Unpam adalah kampus yang terletak di kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Salah satu kampus besar yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa yang besar kampus Unpam sangat berpotensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa kedepannya.
Tapi, hal ini justru berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di Unpam hari-hari ini. Kampus yang semestinya menjadi ruang ataupun laboratorium bagi mahasiswa untuk bebas dalam berpendapat, berpikir, berkumpul dan berekspresi malah dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang ada pada kampus Unpam itu sendiri.
Hal ini tentu sudah dirasakan oleh banyaknya mahasiswa Unpam sejak lama. Semisal Unpam membatasi terkait pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang semestinya ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa sekaligus sebagai tempat untuk melakukan pengabdian, pergerakan, penyaluran minat bakat, dan sebagai sarana untuk mensejahterakan kampus Unpam itu sendiri.
Pada akhirnya, sering terjadinya klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BEM Unpam sebagai kepentingan kelompoknya saja. Tentu ini sangat bisa diantisipasi jika Unpam sudi membentuk dan memberikan legitimasi pada BEM Unpam tingkat Fakultas dan Universitas. Selain itu, dengan adanya BEM maka kampus Unpam secara tidak langsung mendidik mahasiswanya untuk membudayakan praktek-praktek demokrasi di dalam kampus.
Belum lagi, larangan-larangan kolot warisan penjajah yang masih diberlakukan dilingkungan kampus, seperti larangan berambut gondrong. Dengan dalih ketertiban dan kerapihan, seakan-akan Unpam menerapkan standar ganda terhadap penampilan seseorang. Disaat kampus-kampus besar lainnya sudah tidak melakukan larangan-larangan tersebut, Unpam justru masih memberlakukannya dan menjadikan itu sebuah kewajiban. Dalam hal ini mahasiswa diminta patuh, kewajiban yang akhirnya membuat mahasiswa tumbuh menjadi mahasiswa penakut bahkan untuk berpikir sekalipun.
Larangan berambut gondrong ini tentu sudah ada sejak zaman kolonial, dimana pemerintahan belanda melakukan hal itu dimaksudkan untuk mentertibkan para pejuang-pejuang revolusi Indonesia. Larang rambut gondrong juga terjadi pada zaman orde baru dengan dalih "tidak sesuai dengan kepribadian bangsa". Seolah-olah jika rambut gondrong itu bobrok moralnya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Dan sederhananya rambut tidak bisa menggambarkan isi kepala seseorang.
Unpam juga seolah-olah tidak mau ikut campur terlalu jauh atau terkesan lepas tangan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di intra kampus. Tidak adanya support dalam bentuk anggaran mahasiswa yang disediakan di kampus, sehingga organisasi intra kampus pun melaksanakan kegiatan dengan kondisi minimnya bantuan dana dari kampus. Padahal hal ini sudah di atur dalam UU Perguruan Tinggi Pasal 77 ayat (4), dimana kampus harus menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa.
Penulis yang juga mahasiswa Unpam sangat berharap kampus yang besar ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin besar kedepan. Dengan terus meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan yang demokratis juga nyaman bagi mahasiswa bisa berkembang dan mengekspresikan dirinya di lingkungan kampus tanpa adanya ancaman-ancaman dan batasan-batasan yang malah membunuh potensi dari mahasiswa Unpam itu sendiri. Kedepannya Unpam harus bisa memahassiswakan mahasiswa dalam arti memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi mahasiswa untuk berkembang di kampusnya sendiri.
Mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara, "pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdepat dari pendidikan".
#HidupMahasiswa
#Merdeka
