Memang di dalam negara demokrasi kita memiliki hak dipilih dan memilih, sudah dijamin di dalam konstitusi, seperti yang tertuang didalam UU Nomor 39 Tahun 1999, pasal 43 ayat 1. "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih..". Bunyi pasal tersebut sudah jelas ada jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak keberpihakannya kepada siapapun. Â
Namun, hal itu bukan berarti dengan semena-mena mengatas namakan suatu entitas untuk mudah berpihak kepada partai politik. Terutama bagi mahasiswa. Jika hal itu yang terjadi, maka mahasiswa akan mudah menjadi corong partai, akan menjadi kacung bagi kekuasaan. Yang tentunya hal ini mengingkari sejarah dan peran independensi gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Dan akhirnya sama saja mahasiswa seperti politisi, yang bersuara atas kepentingan politis. Yang berteriak lantang bukan karena keresahan masyarakat secara keseluruhan, tapi karena suruhan oleh kaum elit yang mengincar kekuasaan.
Bicara tentang pilkada artinya berbicara mengenai keberpihakan hak suara. Dan tentunya keberpihakan suara mahasiswa itu haruslah kepada rakyat. Bukan kepada partai politik.
Dalam hal ini saya tidak menyalahkan jika ada sebagian mahasiswa yang mengunakan entitas kemahasiswaannya untuk mengkampanye calon-calon tertentu atau bersekutu dengan kubu manapun dalam kontestasi pilkada. Namun, tidak etis rasanya sebagai kaum intelektual terlibat politik partisan. Ini bisa menghianati sejarah pergerakan mahasiswa dalam perjalanan sejarahnya, yang selalu berusaha untuk selalu berada di tengah-tengah dari partai politik maupun dengan kekuasaan. Jika ada gerakan mahasiswa seperti itu, berarti mahasiswa tidak punya pengetahuan untuk melihat politik sebagai ranah nilai yang ideal.
Gerakan mahasiswa harus menjadi gerakan yang profesional. Ranah profesional disini bukan menjadikan mahasiswa sebagai broker politik salah satu calon. Malah jika itu yang terjadi, sama saja mahasiswa melanjutkan tradisi lama dari pada aktivis 98 yang banyak mengambil jalur-jalur menjadi broker para calon. Jika tradisi itu yang dilanjutkan, maka hal ini bisa menjadi masa depan suram bagi mahasiswa sebagai sebuah gerakan. Yang kehilangan orientasi dan ketinggalan zaman. Dan banyak terlibat dengan politik praktisan.
Mahasiswa tetaplah harus menjadi gerakan yang strategis, gerakan pertengahan yang menjadi Changes in Balance bagi partai politik ataupun kekuasaan, di tengah carut marut politik yang dipandang meresahkan. Jika masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap tingkah laku para politisi terutama pada saat menghadapi pandemi. Setidaknya ada gerakan kaum terpelajar yang selalu berpihak dan membersamai masyarakat dalam kegelisahan. Dan memang itulah tugas sejatinya mahasiswa. Selamat berjuang!
