Sedangkan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan Pasal 1 angka 1 adalah: badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak mempunyai keanggotaan.
Struktur kelembagaan yayasan berbeda dengan CV yang terdiri dari direksi dan komanditer, yayasan memiliki tiga organ yaitu: pembina, pengurus, dan pengawas. Atas dasar tersebut, maka sebuah yayasan dengan demikian tidak dapat didirikan dengan maksud dan tujuan selain dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.Â
Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah yayasan dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa: yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dengan jenis kegiatan usaha yang diantaranya kesenian, olah raga, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Kedua badan hukum tersebut tentunya mempunyai aturan baku yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dari mulai kewajiban laporan pengurus hingga laporan tahunan untuk pajak meskipun nihil misalnya.
Hal ini bukanlah kegiatan yang mudah untuk dilakukan oleh para pelaku usaha kecil semacam tukang kusen atau seniman lepas tadi. Langkah termudah akhirnya pinjam bendera.
Perjanjian Menurut Undang-Undang
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, sebagai berikut:
- Sepakat, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Tanpa ada paksaan, apalagi penipuan (Pasal 1321);
- Cakap, yaitu pihak-pihak  mana saja yang boleh dan atau dianggap cakap untuk melakukan perjanjian. Hal ini secara rinci diatur dalam Pasal 1330;
- Hal tertentu, maksudnya dalam membuat perjanjian tersebut, apa yang diperjanjikan harus jelas. Misalnya jenis pekerjaan, rentang waktu pekerjaan, dan lain-lain;
- Sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, nilai-nilai kesopanan, dan ketertiban umum (Pasal 1337).
Keempat syarat dari perjanjian tersebut dikenal dengan istilah syarat subyektif (syarat pertama dan kedua) yaitu para subyek yang membuat perjanjian itu. Serta syarat obyektif (syarat ketiga dan keempat) yaitu berkenaan dengan obyek dalam perjanjian tersebut.
Syarat subyektif itu adalah manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum. Sebagaimana halnya manusia, rechtspersoon (PT, CV, yayasan, organisasi, intansi) memiliki hak-hak dan kekayaan sendiri, serta dapat digugat atau menggugat di depan hakim (R. Subekti).
Selanjutnya rechtspersoon atau badan hukum ini dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan juga kontrak perjanjian kerja sama baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun 'badan hukum (rechtspersoon) dengan manusia'!
Penutup
Legalitas dan kepastian hukum memang menjadi acuan dalam praktik perjanjian kerja sama. Apalagi terkait dengan tanggung jawab laporan keuangan kepada lembaga keuangan seperti bank dan kantor pajak, serta bukti hukum apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian oleh salah satu pihak.
Namun mekanisme 'keharusan' menjadi rechtspersoon bukanlah harga mati, karena hubungan hukum seperti kontrak perjanjian kerja sama tetap bisa dilakukan antara pribadi dan badan hukum. Dalam demokrasi ekonomi yang berkeadilan seperti yang dicita-citakan sebagai asas dan tujuan ekonomi nasional, mestinya tak perlu lagi ada pertanyaan: Kamu siapa? Tapi: Kamu bisa apa?
Bogor, 11 Agustus 2020
