Ngomong Subsidi ala Anak SMP

Subsidi dan Insentif

Alasan kenaikan BBM yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, selalu saja yang menjadi kambing hitamnya adalah subsidi. Bagi kita yang sudah bertahun-tahun dan berkali-kali merasakan, hal ini menjadi sesuatu yang rasanya sudah sangat membosankan. 

Setiap kali bicara anggaran negara, selalu saja yang menjadi masalah dan keluhan para pengelola keuangan negara adalah permsalahan di sekitar subsidi. Khususnya subsidi bagi golongan menengah, lebih khusus lagi bagi masyarakat kecil, meskipun sebenarnya beban anggaran tak hanya berupa subsidi bagi masyarakat kecil, termasuk juga di dalamnya subsidi bagi masyarakat "besar".

Dari situ, kita bisa melihat, ada perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, alias diskriminasi. Yang mereka lakukan ini jelas kurang fair. Kurang fairnya mereka itu adalah ketika bicara soal subsidi bagi golongan kaya, mereka tidak mengatakannya sebagai subsidi, mereka menyebutnya dengan berbagai istilah asing yang mentereng dan tidak menimbulkan kesan malu atau merendahkan pada penerimanya. 

Sebut saja subsidi pajak, adakah itu? tidak ada, yang ada adalah insentif pajak. Keringanan pajak yang berupa penurunan tarif pajak sampai pembebasan pajak yang diberikan oleh negara kepada para pengusaha, khususnya pengusaha besar, yang menanamkan modalnya di negeri kita, yang mereka sebut dengan investor. Selain itu ada juga di bidang perdagangan luar negeri, apa yang disebut dengan keringanan bea masuk. 

Terlepas dari apapun tujuannya, entah untuk merangsang investasi, entah untuk menghindari kerugian yang berlebihan, atau tujuan lain yang hanya diketahui oleh para pengelolanya, keringanan-keringanan yang diberikan oleh negara kepada para pelaku usaha, sedikit banyaknya tentu menjadi beban anggaran negara. 

Sama halnya dengan subsidi-subsidi lain yang diberikan pada masyrakat kecil, ada subsidi pupuk, subsidi umkm, subsidi BBM, subsidi upah, kartu prakerja, pendidikan, dan sebagainya dan seterusnya.

Kebijakan Penguasa

Keputusan dan program yang dicanangkan oleh pengelola negara, selama ini sudah lazim disebut sebagai kebijakan. Meskipun mungkin sama sekali pada kenyataannya jauh dari makna kata-kata dan sikap bijak, tetapi apa boleh buat, semua sudah menjadi kesepakatan umum. Meskipun tak ada juga dokumen tentang apa dan siapa serta kapan dan bagaimana sesuatu itu disepakati dan sampai kapan yang sudah disepakati itu berlaku. 

Karena penguasa atau juga boleh kita sebut pemerintah -bisa bersama lembaga tinggi negara yang lain, atau bahkan juga termasuk dengan lembaga tertinggi negara-, merupakan hasil dari proses dukung mendukung berbagai elemen rakyat yang hidup di wilayah NKRI, maka tidak aneh jika kemudian ketika mereka menyusun dan menerapkan programalias mengimplementasikannya, terjadilah kembali reaksi dukung mendukung.

Terkait dengan dukung mendukung ini,  ada tanggungjawab moral yang melekat pada para guru, selain juga ada tanggung jawab keilmuan sebagai konsekuensi hak dan kewajiban pribadi, maupun hak dan kewajiban para siswa sebagai calon warga negara yang akan memiliki pilihan, atau hak pilih, baik dalam proses politik maupun kehidupannya.

Gampangnya, para guru harus dapat memberikan dasar keilmuan yang nantinya dapat menuntun mereka menentukan pilihannya. Mau memilih mendukung kebijakan pemerintah atau mau menolaknya, guru harus membimbing mereka menggunakan dasar pedoman yang sifatnya obyektif. 

Bimbingan obyektif , yakni berdasarkan ilmu pengetahuan, akan dapat dipertanggunjawabkan di kemudian hari, baik ketika pilihannya benar maupun ketika pilihannya tak sesuai dengan situasi yang saat itu sedang berlaku

Subsidi BBM yang menjadi alasan naiknya harga jual BBM jenis tertentu, adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah terkini yang dapat menjadi bahan kajian di sekolah. Pembelajaran di kelas bisa menjadi bahan pembekalan dan pemahaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pemabahasannya bisa menjadi salah satu implementasi teori keilmuan dalam (praktik) kehidupan sehari-hari.

Di Pelajaran IPS SMP, siswa kelas 7 sudah dikenalkan dengan kegiatan ekonomi, baik pengertiannya maupun jenis-jenisnya. Di dalam kurikulum merdeka, bahkan sudah dimasukkan pemahaman dan praktik langsung kegiatan ekonomi. Kaitan antara keilmuan IPS dengan kebijakan subsidi BBM dapat dipahami atau dipahamkan pada anak-anak sebagai berikut:

- Dalam ekonomi ada 3 pelaku ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku tersebut dapat juga merupakan sebuah Rumah Tangga. Jadi, dalam sebuah sistem ekonomi, ada yang namanya Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Distributor dan Rumah Tangga Konsumen. Rumah Tangga itu bisa berskala kecil maupun berskala besar, dan sangat besar, bahkan global.

- Dalam berkegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi memegang yang namanya prinsip ekonomi, agar kebutuhannya dapat terpenuhi secara maksimal. Sebagai produsen, mereka memegang prinsip bagaimana agar produksinya laku dan mendapat untung yang maksimal. Sebagai distributor, mereka juga berusaha agar barang yang didistribusikan bisa mencapai jumlah besar dan mendapat untung dari selisih harga yang ada. Sebagai konsumen, sedapat mungkin membelanjakan uangnya dengan hemat, namun dapat menukupi kebutuhannya dalam jumlah yang besar dan kualitasnya baik. 

Dari kedua konsep itu, kita masukkan contoh kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan memenuhi kebutuhan BBM, produsennya siapa, distributornya siapa, dan konsumennya siapa. Kemudian, prinsip yang diterapkan oleh ketiga pelaku itu bagaimana dalam prakteknya. 

Dari situ saja, anak-anak akan dapat menemukan bahwa produsennya pemerintah (BUMN), distributornya juga pemerintah (BUMN), dan konsumennya rakyat. Jika ketiga pelaku ekonomi itu menerapkan prinsip ekonomi, apakah sesuai dengan teori tentang prinsip ekonomi jika konsumen tidak menggunakan prinsip ekonomi konsumen tetapi malah mendukung prinsip ekonomi produsen dan prinsip ekonomi distributor?

Itu saja dulu, sebagai bahan belajar bagi mereka untuk memilih dalam bersikap. Konsep-konsep dan prinsip-prinsip kehidupan politik praktis ekonomi makro dan perusahaan skala besar masih belum waktunya bagi mereka. Kalau menurut konsep kurikulum merdeka, itu nanti kalau mereka sudah masuk Fase Perkembangan psikologis grade E, sekarang anak-anak saya masih fase D. 

Sekian dan terima kasih. 

Salam