Pelecehan Terhadap Anak dan Dampaknya Terhadap Keamanan Lembaga Pendidikan: Studi Kasus Di Lombok NTB.

PELECEHAN TERHADAP ANAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN LEMBAGA PENDIDIKAN: STUDI KASUS DI LOMBOK NTB

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan di Lombok, khususnya di pondok pesantren, menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman dan pembinaan moral. Tulisan ini bertujuan untuk melihat fenomena tersebut secara komprehensif, menganalisis dampaknya terhadap pandangan publik, dan menemukan solusi yang tepat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan pondok pesantren, memegang peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Namun, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti yang dilaporkan oleh berbagai media di Lombok, menimbulkan keresahan publik.

Kasus ini tidak hanya terjadi dalam kurun waktu tertentu saja, melainkan sudah menunjukkan pola sistemik yang mengkhawatirkan. Misalnya, dalam laporan Ombudsman NTB (2024), terungkap adanya kasus pelecehan oleh pengurus pondok pesantren yang bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua yayasan pondok pesantren resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual dengan 22 korban santriwati,

Lonjakan laporan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan oknum pendidik mencuat. Bahkan LPA menyebut kasus ini sebagai fenomena gunung es dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan seksual lainnya yang sedang berjalan dan belum terungkap.

Kasus-kasus ini memiliki dampak yang luas, trauma psikologis mendalam bagi korban, yang berpengaruh pada perkembangan mental dan pendidikan mereka. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, yang selama ini dianggap sebagai tempat mendidik akhlak. Stigmatisasi terhadap pesantren yang tidak semuanya melakukan pelanggaran, namun ikut terdampak secara citra publik. Ketakutan orang tua untuk menitipkan anaknya di lembaga pendidikan asrama.

Terbongkarnya kasus ini seringkali baru terjadi setelah ada tekanan publik atau viral di media sosial, seperti dalam kasus yang diangkat oleh serial dokumenter "Walid". Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pelaporan internal dan perlindungan terhadap korban. Banyak korban yang bungkam karena relasi kuasa dan minimnya dukungan hukum. Meskipun beberapa pelaku telah dijadikan tersangka dan diproses hukum, prosedur pencegahan dan deteksi dini belum menjadi sistem yang baku di lembaga pendidikan berbasis agama.

Reformasi sistem pengawasan lembaga pendidikan: Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus memperkuat audit dan inspeksi berkala ke pondok pesantren dan sekolah. Pendidikan kesadaran seksual bagi anak: Kurikulum yang memuat pendidikan seksualitas berbasis nilai dan agama perlu diterapkan agar anak mampu mengenali bentuk kekerasan dan berani melapor.

Pusat Pelayanan dan Pendampingan Korban: Harus tersedia lembaga independen di daerah seperti LPA, yang diberi wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tanpa intervensi. Pelibatan masyarakat dan tokoh agama: Tokoh agama lokal perlu terlibat aktif dalam kampanye anti-kekerasan seksual, serta membongkar budaya tutup mulut atas nama menjaga citra lembaga. Sanksi tegas dan transparan tidak boleh ada pelaku yang kebal hukum. Lembaga yang melindungi pelaku harus ditindak, termasuk pencabutan izin operasional bila terbukti lalai.

Kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan di Lombok bukan hanya mencerminkan masalah individu, tetapi menunjukkan krisis sistemik dalam perlindungan anak dan pengawasan kelembagaan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perlu langkah konkret, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen, termasuk negara, masyarakat sipil, dan tokoh agama. Tanpa itu, masa depan generasi muda dan fungsi lembaga pendidikan akan terus terancam.