Mahasiswa Baru 2020: dari Status Lulusan Jalur "Corona" hingga Angkatan Wajib Tes Corona

Berdasarkan data perkembangan Covid-19 per hari Senin (22/6/2020) bahwa masih terdapat penambahan jumlah kasus baru. Seperti yang dirilis oleh KOMPAS.com jumlahnya bertambah 954 kasus. Angka ini terbilang tinggi, sehingga masyarakat tetap harus waspada dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi.

Pada tahun akademik 2020 ini menjadi berbeda situasi dan pengalaman mahasiswa baru lulusan jalur "Corona" jika dibandingkan dengan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi ini mau tidak mau diterima dengan segala konsekwensinya. 

Berita kelulusan siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tanggal 2 Mei 2020 yang lalu, ada yang menyebutnya sebagai lulusan jalur "Corona". Pasalnya tes kelulusan tahun ini berbeda. UN dihapus, sehingga indikator kelulusan hanya mengacu pada nilai rapor siswa/i. Lazimnya pasca lulus dari Sekolah Menengah Atas ada yang memutuskan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta, sementara itu ada yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lantaran ekonomi dan hambatan lainnya.

Istilah yang disematkan pada siswa/i lulusan tahun 2020 yakni lulusan Jalur "Corona" dan mahasiswa baru wajib tes Corona.

Siswa/i yang berasal dari berbagai daerah hendak ke kota untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan rapid test. Rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus Corona. 

Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19. (Selengkapnya)

Pelaku Perjalanan Wajib Membawa Surat Hasil Tes Corona

Sebagai langkah antisipasi potensi terjadinya penularan Covid-19 bagi pelaku perjalanan, maka diberlakukan aturan untuk melakukan rapid test atau swab test terlebih dahulu yang bersangkutan. Khusus yang melakukan rapid test, jika hasilnya reaktif maka tidak jadi berangkat atau tunda dan diambil tindakan karantina mandiri sampai keluar hasil tes berikutnya (baca; perbedaan rapid test dengan swab test).

Menurut kabarnya bahwa pelaku perjalanan termasuk kategori mahasiswa menanggung sendiri (mandiri) biaya tes Corona tersebut. Memang tidak general, terdapat beberapa daerah seperti Papua yang membuat kategori mahasiswa, PNS dan Polri-TNI ditanggung oleh pemerintah.

Namun ada beberapa kategori pelaku perjalanan yang tidak dikenakan biaya tes cepat anti bodi. Antara lain, ASN dan TNI-Polri yang melakukan perjalanan dinas, pelajar atau mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di luar Timika termasuk pengantarnya maksimal 1 orang, dan pengantar jenazah yang akan dikuburkan di luar Timika maksimal 2 orang. (Selengkapnya)

Langkah pemerintah Papua tersebut layak diapresiasi, artinya masih memberikan perhatian khusus terhadap kategori mahasiswa. Apalagi memang momentum tahun akademik baru ini, tidak menutup kemungkinan ada siswa/i yang berasal dari Papua hijrah ke daerah provinsi lain. Dimana syaratnya adalah wajib melakukan tes Corona.

Bagaimana dengan daerah lain selain Papua? Semoga daerah lain menyusul...

Jika mengamati di sosial media seperti Twitter, ada yang menyoal tentang biaya tes Corona yang ditanggung secara mandiri. Bahkan menghubungkan dengan dana untuk Covid-19 yang berjumlah fantastis. Kenapa tidak memberi porsi untuk tes Corona gratis bagi pelaku perjalanan? Kurang lebih seperti itulah luapan aspirasi sebagian netizen menanggapi kebijakan kontroversial tersebut.

@msaid_didu : "Katanya thn 2020 akan tambah utang Rp 1.038 trilyun, akan berikan dan Covic Rp 667 trilyun, tapi kenapa rakyat msh bayar test corona ? Kenapa BPJS dinaikkan ? Kenapa listrik mencekik ? Kenapa BBM tdk turun ? Dan kenapa lainnya ?Apakah uang rakyat tsb bukan utk bantu rakyat ?"

Selain itu, sebelumnya juga ada yang menyoal terkait mahalnya biaya tes Corona yang setara dengan harga tiket perjalanan. Bukankah sebaiknya pemerintah memberi keringanan untuk pelaku perjalanan? Khusus mahasiswa baru lulusan jalur "Corona" jangan sampai biaya tes Corona tersebut menjadi salah satu penghambat cita-cita mereka untuk lanjut kuliah. 

Biaya Perjalanan: Transportasi, Konsumsi dan Tes Corona

Siswa/i lulusan Sekolah Menengah Atas asal kabupaten Manggarai Barat, Flores - NTT yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, wilayah sasaran hijrah (berpindah dari suatu tempat ke tempat lain) Sulawesi Selatan, NTB, Bali dan pulau Jawa. 

Kuliah bagi anak muda Manggarai adalah tidak hanya sekedar ingin mendapatkan ijazah atau status sebagai sarjana, melainkan berangkat dari motivasi ingin merubah stereotip sebagai daerah NTT yang terbelakang. Sehingga rasa kebatinan itulah, kendati susah payah untuk biayai kuliah tidak menjadi penghalang. 

Berbicara tentang proses keberangkatan dari rumah menuju tempat tujuan hijrah, kami anak muda mahasiswa baru Manggarai dibekali dua hal. Baik yang sifatnya "Toing" nasehat maupun bekal uang selama perjalanan. 

Bekal nasehat yang populer di Manggarai diantaranya "Neka hemong beo bate elor, mopo koe golo lontom" (jangan melupakan tanah kelahiranmu). Artinya apa yang sudah diperoleh di tanah rantau baik pengalaman maupun ilmu pengetahuan untuk kembali ke tanah asal memajukan daerah tempat kelahiran. Sedangkan bekal uang untuk biaya transportasi dan kebutuhan makan dan minum selama perjalanan. 

Angkatan sebelum jalur "Corona" hanya perlu biaya transportasi dan kebutuhan makan dan minum selama perjalanan. Namun angkatan sekarang saya menyebutnya angkatan wajib tes Corona, harus menyiapkan juga untuk biaya tes Corona.

Bukan angkatan wajib militer melainkan wajib tes Corona hehe....