Lugas Wicaksono
Lugas Wicaksono Swasta

Butiran debu twitter: @lugaswicaksono

Selanjutnya

Tutup

Otomotif Artikel Utama

Siapa Pun yang Memodifikasi Motor, Tidak Boleh Melanggar Aturan ini

21 Januari 2018   12:03 Diperbarui: 21 Januari 2018   13:25 3892 16 7
Siapa Pun yang Memodifikasi Motor, Tidak Boleh Melanggar Aturan ini
Presiden Joko Widodo bersama motor Chopper miliknya di Istana Bogor. (Twitter @jokowi)

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu baru saja membeli motor modifikasi Chopperland dari bengkel Elders Garage. Di akun media sosial termasuk twitter @jokowi, dia memamerkan dokumentasi dirinya berpose dengan motor itu setibanya di Istana Bogor. Melalui unggahannya, Jokowi mengutarakan maksudnya membeli motor modifikasi untuk mengapresiasi karya anak bangsa.

"Saya baru saja membeli motor hasil modifikasi Chopperland dari bengkel'Elders Garage'. Kita menghargai kreasi anak negeri agar mereka terus terpacu berkarya, sehingga suatu saat kita punya produk asli Indonesia yg bisa kita banggakan -Jkw."

Jokowi merasa tertarik ketika motor modifikasi itu dipamerkan di Istana Negara pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017. Saat itu Presiden Jokowi mengundang industri kreatif datang ke Istana. Eldes Garage membawa motor chopper hitam dan emas. Beberapa hari setelahnya staf Jokowi datang ke bengkel dan membelinya seharga Rp 140 juta.

Motor itu sebenarnya tidak sepenuhnya karya anak bangsa, sekitar 70 persen komponennya memang buatan tangan, salah satunya sasis choper yang telah berhasil dijual secara massal seharga Rp 9 juta. Chopper merupakan motor modifikasi kustom atau sebagian komponen-komponennya buatan tangan dari dasar.

Sementara sisanya 30 persen masih menggunakan produk pabrikan dari luar negeri. Termasuk mesinnya yang menggunakan Royal Enfield, brand asal Inggris yang sekarang kepemilikan perusahaan sekaligus pabrik perakitannya ada di India.

Dilansir dari Motor Plus, tren modifikasi motor kustom aliran chopper di dunia mulai berkembang sekitar 1950-an. Modifikasi ini termauk ekstrim karena dilakukan dengan memotong sasis atau 'chop'. Di samping itu juga mengubah bentuk backbone, membuat sasis jadi rigid, tapi juga mengubah rake rumah komstir.

Di Indonesia, tren chopper diyakini kini kembali menggeliat. Dilansir dari Indonesian Motor Show, Donny, punggawa Hantu Laut Kustom mengatakan, motor chopper terutama Japanese Chopper yang bakal mencuri perhatian sebab kiblat kustom dunia mulai mengarah ke Jepang. Salah satu alasannya karena di segmen ini orang masih percaya art. Mereka yang nantinya main di chopper akan membuat sesuatu yang sangat personal sesuai ruh dari kustom.

"Lepas dari Cafe Racer, Chopperbakal naik. Tapi Japanese Chopper ya. Atau Chopper awal yang masih tersinspirasi era Bobber. Pake mesin gak terlalu gede, enak dibawanya. Bannya gak lebar tapi kurus tinggi," katanya.

Sementara itu, motor chopper Presiden Jokowi diantar dengan konvoi iring-iringan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Istana Bogor, Sabtu (20/1/2018). Dilansir dari Kompas.com, Heret Frasthio, Founder Elders Garage yang motornya dibeli Presiden, menceritakan kalau Presiden langsung menggeber motor modifikasi chopper barunya di Istana Bogor.

Karena semua ponsel pintar dan kamera tak diperkenankan dibawa Heret tak sempat mengabadikan momen tersebut. Tampak sudah mahir menunggangi motor roda dua, Jokowi disebut santai berkeliling Istana dengan motor barunya.

Jokowi dalam kesempatan tersebut juga sempat mengajak penggemar motor modifikasi untuk kovoi. Entah kovoi tersebut menggunakan motor chopper yang baru saja dibelinya atau tidak, belum ada media yang memberitakan secara jelas. Lantas bolehkah motor modifikasi dikendarai di jalan raya?

Kebijakan mengenai motor modifikasi ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Tahun 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 52 disebutkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut. UU ini tidak melarang motor modifikasi beroperasi di jalan asal tidak membahayakan keselamatan berlalulintas, mengganggu arus lalulintas dan merusak jalan.

Motor modifikasi yang mengubah persyaratan kontruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Kalau sudah, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Jadi, kalau modifikasinya sudah sampai merubah wujud asli motornya diharuskan untuk mengganti STNK. Ini setelah motor modifikasi sudah mendapatkan surat izin uji tipe sesuai modifikasi yang baru dari Dinas Perhubungan.

Kalau peraturan ini dilanggar maka pelanggarnya bisa dikenakan sanksi mulai dari peringaran tertulis, denda sampai pencabutan izin pengesahan motor. Sementara bagi bengkel yang hobi memodifikasi motor tidak layak jalan bisa diberikan sanksi denda sampai penutupan bengkel.

Masalahnya tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai peraturan ini. Biasanya yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama anak-anak muda yang masih awam, mereka asal memodifikasi motor sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan kelayakan jalan. Apalagi sampai harus uji tipe ulang dan ganti STNK. Akhirnya banyak motor modifikasi yang tidak sesuai tipe aslinya atau bahkan bodong berkeliaran.

Tidak jarang pula pengendaranya mengendarai di jalan umum secara liar sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Atau menggunakannya untuk balap liar. Biasanya yang demikian ini menjadi sasaran razia kendaraan bermotor polisi lalulintas.

Nah, Presiden Jokowi kalau sudah memamerkan hobinya mengendarai motor modifikasi sebaiknya juga dibarengi dengan sosialisasi peraturan mengendarai motor tersebut. Jangan sampai niat baik Jokowi mengapresiasi kreatifitas anak muda dijadikan alibi anak muda pengguna motor modifikasi di luar ketentuan. "Lho Pak Presiden boleh kok saya tidak boleh?" begitu nanti katanya ketika dirazia polisi.