Pembelian Pesawat Tempur KAAN dalam Diplomasi Pertahanan RI-Turki

Penandatanganan kontrak pembelian 48 pesawat tempur KAAN generasi kelima senilai $10 miliar antara Indonesia dan Turki pada Juli 2025 menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, khususnya diplomasi pertahanan Indonesia. 

Kesepakatan bersejarah ini tidak hanya menggarisbawahi evolusi industri pertahanan global. Selain itu, kesepakatan itu juga merefleksikan bagaimana Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam konteks keamanan nasional yang semakin kompleks.

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang menggunakan kerjasama militer dan keamanan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik nasional. Konsep ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari dialog keamanan bilateral, pertukaran pelatihan militer, penjualan senjata, hingga kerjasama teknologi pertahanan dan alih teknologi.

Baca juga: Diplomasi Pertahanan Indonesia: Antara Kebutuhan Strategis dan Keterbatasan Anggaran

Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan memiliki dimensi khusus yang terkait erat dengan prinsip transfer of technology atau alih teknologi. Pendekatan ini tidak sekadar fokus pada akuisisi peralatan militer, tetapi juga penguasaan teknologi dan kemampuan produksi domestik. 

Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan merupakan wahana strategis untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sambil memperkuat hubungan strategis dengan mitra internasional.

Kesepakatan KAAN tidak hanya mencakup pengiriman pesawat KAAN, tetapi juga komponen transfer teknologi yang signifikan di bidang penerbangan. Aspek ini menunjukkan bagaimana Indonesia menerapkan konsep diplomasi pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada konsumsi tetapi juga pada pembangunan kapabilitas domestik.

Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, kesepakatan pembelian dengan Turki mencerminkan keleluasaan Indonesia untuk tidak tergantung pada produsen-produsen global selama ini. Diversifikasi kemitraan pertahanan yang lebih beragam dan strategis menjadi poin penting.

Baca juga: Konflik Berulang Thailand-Kamboja dan Ujian Berat Diplomasi ASEAN

Prinsip "bebas" bermakna bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks diplomasi pertahanan, ini berarti Indonesia tidak mengikatkan diri secara eksklusif pada satu kekuatan besar dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya. 

Baca juga: Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tenggara Menjelang KTT ASEAN 2025

Sedangkan aspek "aktif" merujuk pada partisipasi aktif pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu internasional daripada mengambil sikap pasif atau reaktif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bertujuan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. 

Mitra Strategis

Pemilihan Turki sebagai mitra dalam pengembangan kapabilitas udara Indonesia bukanlah kebetulan. Turki menawarkan keseimbangan ideal antara teknologi canggih dan kesediaan untuk berbagi pengetahuan. 

Perjanjian ini meliputi kerjasama komprehensif dalam bidang teknik, manufaktur, dan alih teknologi. Komponen kunci adalah pembentukan infrastruktur dirgantara lokal di Indonesia.

Turki, sebagai negara yang juga menganut prinsip kemandirian strategis, memahami aspirasi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan domestik. 

Berbeda dengan kemitraan dengan kekuatan besar tradisional yang sering kali lebih restriktif dalam berbagi teknologi, Turki menawarkan pendekatan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan.

Transfer of technology sebagai Prioritas

Aspek transfer of technology dalam kesepakatan ini menjadi elemen yang membedakan diplomasi pertahanan Indonesia dari pendekatan konvensional. Indonesia tidak hanya ingin menjadi pembeli pesawat tempur, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk memahami, memodifikasi, dan bahkan memproduksi teknologi serupa di masa depan.

Konsep ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Melalui kerjasama strategis, Turki dan Indonesia bertujuan mempromosikan berbagi pengetahuan yang akan memperkuat ekosistem industri pertahanan kedua negara.

Kesepakatan Indonesia-Turki ini mendemonstrasikan bagaimana prinsip non-alignment dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Menyamakan gerakan Jakarta dengan orientasi "pro-Beijing" atau "pro-AS" menunjukkan kesalahpahaman fundamental terhadap konsep non-alignment.

Indonesia menunjukkan bahwa diversifikasi kemitraan pertahanan merupakan strategi untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan. Dengan bermitra dengan Turki, Indonesia memperluas opsi strategisnya tanpa harus memilih pihak dalam rivalitas geopolitik global.

Tantangan dan Peluang

Meskipun kesepakatan ini menawarkan peluang besar, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Kontrak menetapkan penyerahan semua pesawat dalam kerangka waktu 120 bulan, yang memerlukan perencanaan jangka panjang dan komitmen berkelanjutan dari kedua pihak.

Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai tujuan ganda: modernisasi pertahanan dan penguatan industri domestik. Lebih dari itu, ini akan menguji kemampuan Indonesia untuk mempertahankan keseimbangan strategis di tengah kompetisi kekuatan besar.

Kemitraan Indonesia-Turki dalam program KAAN merepresentasikan evolusi diplomasi pertahanan yang tidak hanya fokus pada akuisisi peralatan tetapi juga pada pembangunan kapabilitas jangka panjang. 

Model ini menunjukkan bagaimana negara menengah (middle power) dapat menavigasi lanskap keamanan global yang kompleks dengan mempertahankan prinsip kemerdekaan strategis sambil membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Kesuksesan program ini akan memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sekaligus membuka jalan bagi kemitraan serupa dengan negara-negara lain yang memiliki visi kemandirian strategis. 

Kesepakatam itu bukan hanya soal membeli pesawat tempur, tetapi soal membangun masa depan industri pertahanan Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.