Pembelian Pesawat Tempur KAAN dalam Diplomasi Pertahanan RI-Turki

Penandatanganan kontrak pembelian 48 pesawat tempur KAAN generasi kelima senilai $10 miliar antara Indonesia dan Turki pada Juli 2025 menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, khususnya diplomasi pertahanan Indonesia. 

Kesepakatan bersejarah ini tidak hanya menggarisbawahi evolusi industri pertahanan global. Selain itu, kesepakatan itu juga merefleksikan bagaimana Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam konteks keamanan nasional yang semakin kompleks.

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang menggunakan kerjasama militer dan keamanan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik nasional. Konsep ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari dialog keamanan bilateral, pertukaran pelatihan militer, penjualan senjata, hingga kerjasama teknologi pertahanan dan alih teknologi.

Baca juga: Diplomasi Pertahanan Indonesia: Antara Kebutuhan Strategis dan Keterbatasan Anggaran

Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan memiliki dimensi khusus yang terkait erat dengan prinsip transfer of technology atau alih teknologi. Pendekatan ini tidak sekadar fokus pada akuisisi peralatan militer, tetapi juga penguasaan teknologi dan kemampuan produksi domestik. 

Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan merupakan wahana strategis untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sambil memperkuat hubungan strategis dengan mitra internasional.

Kesepakatan KAAN tidak hanya mencakup pengiriman pesawat KAAN, tetapi juga komponen transfer teknologi yang signifikan di bidang penerbangan. Aspek ini menunjukkan bagaimana Indonesia menerapkan konsep diplomasi pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada konsumsi tetapi juga pada pembangunan kapabilitas domestik.

Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, kesepakatan pembelian dengan Turki mencerminkan keleluasaan Indonesia untuk tidak tergantung pada produsen-produsen global selama ini. Diversifikasi kemitraan pertahanan yang lebih beragam dan strategis menjadi poin penting.

Baca juga: Konflik Berulang Thailand-Kamboja dan Ujian Berat Diplomasi ASEAN

Prinsip "bebas" bermakna bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks diplomasi pertahanan, ini berarti Indonesia tidak mengikatkan diri secara eksklusif pada satu kekuatan besar dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya. 

Baca juga: Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tenggara Menjelang KTT ASEAN 2025

Sedangkan aspek "aktif" merujuk pada partisipasi aktif pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu internasional daripada mengambil sikap pasif atau reaktif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bertujuan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. 

Mitra Strategis