Struktur internasional itu menempatkan Indonesia memiliki pengaruh dalam mewarnai 'hitam dan putihnya' ASEAN, termasuk pada Keketuaan di 2023.
Menengok keketuaan 2011, Indonesia mampu menelurkan sejumlah inisiatif regional, misalnya Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan mendorong pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.
Selain itu, ASEAN juga mampu menyepakati penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF). Melalui AMF, penanganan kejahatan lintas negara di antara anggota-anggota ASEAN dapat dilakukan secara komprehensif.
Kesepakatan regional lain adalah tentang kawasan bebas senjata nuklir di kawasan ASEAN. Kesepakatan itu sangat berkontribusi dalam menjadikan ASEAN bersikap kritis terhadap pembentukan pakta pertahanan AUKUS, perang Rusia-Ukraina, dan rivalitas negara-negara besar pada saat ini.
Sementara itu, upaya menindaklanjuti isu G20 saat menjadi ketua ASEAN juga sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus lalu.Â
Dasar pertimbangannya adalah relevansi isu-isu itu dengan kondisi saat ini. Suasana geopolitik dan perubahan tren global yang sedang terjadi tampaknya menjadi pendorong munculnya upaya itu.
Serah terima tampuk keketuaan ASEAN telah dilakukan pada KTT ASEAN 10-13 November 2022 di Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyerahkan posisi ketua ASEAN itu kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Posisi ketua ASEAN 2023 menjadi upaya kongkrit Indonesia menjalankan politik luar negeri  bebas dan aktif.
Seperti telah dipraktekkan selama ini, Indonesia akan tetap menempatkan ASEAN dalam posisi tidak menjadi arena bagi rivalitas global di antara negara-negara besar.Â
Posisi itu akan tampak dalam membicarakan berbagai agenda regional mulai di tingkat pertemuan antar-pejabat senior, menteri-menteri terkait, dan di KTT ASEAN 2023.
