Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Artikel Utama

Peliknya Krisis Myanmar di KTT ASEAN 2021

26 Oktober 2021   18:42 Diperbarui: 27 Oktober 2021   05:38 992 40 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyampaikan pidatonya pada konferensi IX Moskwa tentang keamanan internasional di Moskow, Rusia, Rabu, 23 Juni 2021.| Sumber: AP PHOTO/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO via Kompas.com

Pada pelaksanaan KTT ke-38 ini, salah satu agenda penting Association of South East Asian Nations (ASEAN) adalah penyelesaian krisis Myanmar. Agenda lain yang juga tidak kalah penting adalah inisiatif kerja sama ASEAN melawan pandemi Covid-19. Namun demikian, krisis Myanmar tampaknya sangat mendesak diselesaikan ASEAN.

Krisis itu telah berlangsung sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. Kudeta terhadap pemerintahan sipil hasil Pemilu demokratis 2020 telah menggeser persoalan ini tidak sekadar di tingkat domestik, namun telah menjadi persoalan regional berkepanjangan hingga saat ini.

ASEAN sebenarnya telah mencapai kesepakatan mengenai lima (5) konsensus dengan pemerintahan militer Myanmar pada pertemuan khusus ASEAN di pertengahan 2021 lalu. 

Lambatnya pelaksanaan konsensus itu dan kerasnya sikap menentang pemerintahan Jenderal Hlaing membuat ke-5 konsensus itu belum terlaksana. Akibatnya, ASEAN seperti menemui jalan buntu.

Masalah Perwakilan

Perkembangan ASEAN menjadi menarik dan dinamis menjelang KTT ke-38 ini. Tanpa diduga sebelumnya, ASEAN justru terlihat berada dalam pusaran konflik dengan pemerintahan militer Myanmar. Ke-5 konsensus itu seperti tidak cukup bagi ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar. 

Pada KTT ini, akar persoalan terletak pada siapa yang diundang ASEAN untuk mewakili Myanmar pada KTT itu. ASEAN telah berketetapan mengundang perwakilan non-pemerintah Myanmar. 

Salah satu aktor penting yang masuk dalam kategori non-pemerintah itu adalah National United Government (NUG). Undangan itu mungkin bisa dianggap merupakan bentuk koreksi diri bagi ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, ASEAN telah mengundang pemerintahan militer Jenderal Min Aung Hlaing. 

Selain itu, sikap itu juga dianggap berbagai pihak sebagai pengakuan terselubung dari ASEAN terhadap pemerintahan Myanmar. Seperti diketahui bersama, pemerintahan pada saat ini berhasil berkuasa setelah melengserkan pemerintahan sebelumnya melalui kudeta militer 1 Februari 2021.

Sumber foto: www.thaiexaminer.com
Sumber foto: www.thaiexaminer.com

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Keamanan Selengkapnya
Lihat Keamanan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan