Partai Demokrat Kubu Moeldoko Tenang-tenang Saja?

Di tengah maraknya isu tiga periode jabatan presiden, bahasan tentang Moeldoko dan Partai Demokrat (PD) kubu KLB masih tetap menarik untuk ditelisik. 

Dibandingkan Partai Demokrat (PD) versi Cikeas, kubu Moeldoko relatif lebih tenang dan, mungkin, kalem dalam bermain politik paska-baku lapor legalitas ke pemerintah. Bahkan setelah penyelenggaraan KLB Deli Serdang, Moeldoko tak muncul ke permukaan. Ini menjadi tanda tanya bagi banyak pihak Sejumlah kalangan pun mempertanyakan soal keberadaan Moeldoko (detiknews.com, 12/3).

Paling tidak, panggung depan PD versi KLB lebih lengang. Tidak semeriah panggung depan PD kubu Cikeas dengan komandannya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mulai menyapa pihak eksternal lainnya. Sasaran pertama adalah mendekati mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Lalu, apa yang terjadi dengan suasana hening dan sepinya PD versi KLB? Apakah memang kenyataannya setenang itu? Atau PD-nya Moeldoko lebih fokus ke kerja-kerja politik senyap di belakang panggung?

Sebenarnya ada satu modal politik yang bisa dimainkan PD kubu Moeldoko untuk menggoyang kubu Cikeas. Modal politik itu adalah menghadirkan Muhamad Nazaruddin, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat semasa ketua umum Anas Urbaningrum. 

Peran strategis Nazarudin dalam memindahkan beberapa politisi PD ke ruang tahanan akibat jerat korupsi tentu saja menambah tensi pertarungan politik kedua kubu. Nazarudin bakal menjadi senjata pamungkas bagi kubu Moeldoko. Apalagi setelah mantan petinggi Partai Demokrat loyalis Anas Urbaningrum, yakni Gede Pasek Suardika, mencuitankan di akun twitter pribadinya, Kamis (11/3/21). 

Nazaruddin adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat yang pernah divonis bersalah atas korupsi mega proyek wisma atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 

Masalahnya adalah hingga hari Selasa ini sepi berita tentang Moeldoko dan PD kubu KLB. Media cetak dan portal online lebih banyak dipenuhi gerilya politik AHY bertemu Jusuf Kalla (JK), isu 3 periode jabatan presiden, dan bantahan Presiden Jokowi. 

Maraknya ketiga isu itu dapat menjadi pengalih perhatian dari keingintahuan publik mengenai manuver politik Moeldoko dan PD-nya.

Sebaliknya, di sisi lain, untuk mengatakan PD versi KLB tidak melakukan gerakan politik sama sekali tentu saja tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya.

Pertama, Moeldoko dengan jabatan kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan politik untuk menyusun berbagai manuver dengan antisipaai segala potensi resikonya. Jaring-jaring politik pasti sudah dilempar untuk menjala keuntungan politik baginya.