Langkah politik Jokowi bagi kalangan umum memang sulit untuk diprediksi tujuannya. Rakyat pun dibuat menebak-nebak sendiri dan kebingungan. Menyikapi permasalahan tentang pertentangan antara KPK vs Polri pun akhirnya memunculkan opini bahwa presiden tidak tegas untuk mengakhiri kemelut yang telah banyak makan energi bangsa ini.
Jika kita mau sekilas melihat pencalonan BG sebagai kapolri sudah menuai banyak kontroversi. BG yang semula diajukan dalam pemilihan kabinet kerja telah dicoret oleh Jokowi, tapi kenapa sekarang dimunculkan lagi untuk menjabat Kapolri. Pencalonan tunggal tanpa melibatkan KPK dan PPATK yang juga diputuskan dengan sangat kilat.
Kejanggalan-kejanggalan inipun mulai sedikit terkuak setelah Tim Independen yang dibentuk Jokowi mengatakan bahwa inisiatif pencalonan tersebut bukan datang dari presiden. Kekuatan besar telah menekan Jokowi hingga tidak bisa menolaknya. Bola panas pencalonan BG pun disambut oleh Jokowi dengan segera mengajukan persetujuan pada DPR yang diharap akan menolaknya. Namun rupanya ada semacam konspirasi di tubuh dewan yang terhormat tersebut hingga meloloskan BG. Skenario yang diinginkan oleh Jokowi pun menjadi berantakan.
Kecepatan KPK menetapkan BG sebagai tersangka menjadi alternatif lain Jokowi untuk menjalankan plan B. Dikeluarkannya 2 Keppres dan penundaan pelantikan BG. Sikap tegas ditunjukkannya dan meminta kedua instansi penegak hukum tsb untuk menyelesaikan perkara dengan menghormati hukum yang berlaku. Namun ketegasan Jokowi yang sudah benar berjalan di rel konstitusi ini dipandang oleh sebagian orang adalah bentuk ketidak tegasannya. Suara-suara agar KPK diselamatkan atas kriminalisasi oleh Polri harus segera dihentikan dan Jokowi "dipaksa" memihak pada salah satu instansi.
Mengapa perseteruan ini seperti dibiarkan oleh Jokowi berlarut-larut ? Dalam pandangan penulis, Jokowi mempunyai strategi sendiri untuk mewujudkan revolusi mental yang selama ini didengungkannya. Presiden melihat Polri dan KPK adalah 2 instansi penting dalam pemberantasan korupsi. Saat inilah yang paling tepat untuk melakukan pembersihan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat Polri banyak yang menyalahkan gunakan jabatannya untuk memperkaya pribadi. Kesempatan diberikan kepada KPK agar bertindak cepat segera memproses pelanggaran2 ini. Begitu juga sebaliknya, pimpinan KPK yang ditengarai beberapa diantaranya menggunakan kedok lembaga antirusuah ini demi kepentingan dan ambisi pribadi diharapkan Polri bisa segera melakukan pembersihan.
Pencalonan BG hanyalah salah satu cara berpolitik Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bola panas pencalonan yang diusulkan oleh elite disekitarnya dijadikan jalan pembuka. Sebagai orang yang tahu tata krama, Jokowi tidak akan melakukan penolakan secara terbuka pada mereka. Dilemparkannya bola panas ke DPR dan berharap akan ada penolakan, namun meleset dari perkiraannya. Akhirnya plan B pun digunakan dengan menunda pelantikan BG yang selanjutnya memberi kesempatan pada Polri dan KPK untuk saling buka boroknya.
Menjalankan sebuah strategi dalam berpolitik memang diperlukan korban, dan korban tersebut adalah dirinya sendiri yang dianggap tidak tegas. Namun pengorbanan ini nantinya akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pepatah Jawa mengatakan, alon-alon waton kelakon.
Masih bingung dengan politik ala Jokowi ? Jangan khawatir....endingnya nanti BG tidak akan pernah jadi Kapolri (bisa jg dilantik lalu diberhentikan)....lalu KPK dan Polri akan menjadi instansi pemberantasan korupsi yang lebih bersih, meminimalisir oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya.
Dalam hal ini Jokowi telah melakukan jurus sekali tepuk 3 lalat...pertama menolak tanpa menyakiti orang2 yg telah mencalonkan BG, kedua dan ketiga menjadikan KPK dan Polri untuk bersih-bersih berbenah diri.
