Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menakar Dampak Domino Kenaikan PPN 12% pada Ekonomi dan Kesejahteraan

15 Maret 2024   08:30 Diperbarui: 15 Maret 2024   08:34 304
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dampak kenaikan PPN 12% diprediksi akan lebih terasa bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. 

Kenaikan harga kebutuhan pokok dan esensial akan semakin memperlebar jurang antara kaya dan miskin.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak domino ini?

Untuk mengurai seluruh permasalahan tersebut, perlu langkah strategis Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

Pertama, menerapkan kebijakan yang pro-rakyat. Memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah dan bawah untuk meringankan beban mereka.

Kedua, memperluas basis pajak. Mencari sumber penerimaan negara alternatif dengan memperluas basis pajak, bukan hanya mengandalkan PPN.


Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Memastikan setiap rupiah uang pajak digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Keempat, melibatkan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan kebijakan yang berdampak luas.

Kenaikan PPN 12% bukanlah solusi instan untuk mendongkrak penerimaan negara. Dampak dominonya pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan dengan matang.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Mari jadikan momentum ini untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun