Mohon tunggu...
Lora
Lora Mohon Tunggu... -

Membaca membuat pintar

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pesan di Balik Kata “Niat” A la KPK

4 April 2016   00:39 Diperbarui: 5 April 2016   00:23 1201
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Beberapa waktu belakangan publik diramaikan dengan meme bertema “Niat” ala KPK yang dihembuskan dengan sangat apik, ketika fakta mengenai adanya indikasi kerugian negara senilai ratusan milyar dirilis oleh BPK terhadap pembelian Tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

Untungnya yang saya pikirkan tidak terjadi, karena jika masyarakat terhanyut terlalu jauh dengan isyu kata “Niat” ini dengan memojokkan KPK sebagai sebuah Komisi, sehingga menghilangkan semangat dukungan atas kerja KPK sebagai lembaga Ad Hoc, maka tujuan pihak-pihak yang sedari awal pemilihan KPK jilid ini ingin membubarkan dan mengecilkan power KPK sampai pada tujuannya.

Pesan dibalik kata “Niat” yang dilemparkan KPK ke publik sebenarnya menurut analisa saya adalah langkah cerdik, karena kasus Tanah Sumber Waras yang jelas-jelas melibatkan Ahok sebagai salah satu figur yang ada kaitannya dalam masalah ini.

Melihat realita yang sedang berkembang dimasyarakat khususnya “Jakarta” figur Ahok sedang panas-panasnya menjadi point pergesekan politik saat ini, apabila KPK terlalu cepat melakukan langkah caplok posisi Ahok disaat seperti ini, itu sama saja dengan menjadikan KPK dalam dilema yang akan menjadi cercaan dari pihak-pihak terkait yang akan menuduh KPK sebagai lembaga yang tidak independent yang sedang ditunggangi oleh para lawan politik Ahok.

Walaupun dalam beberapa hari KPK menerima cemoohan dari masyarakat kita yang menjudge-nya sebagai lembaga melempem yang dongo dan layak dihadiahi meme-meme memalukan. Konsekuensi ini sudah disadari oleh Komisioner KPK yang menyampaikan alasan kata “Niat” Nyeleneh diatas, karena Sangat tidak masuk akal jika level Komisioner KPK tidak tahu bahwa apapun ceritanya jika seorang Pejabat yang melanggar prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara sudah pasti dapat dicomot masuk ranah kasus tipikor. Dan banyak contoh serta preseden pejabat-pejabat yang masuk Bui akibat hal ini, sehingga aneh jika “Ahok” mendapat spesial service tidak dicangking saat ini.

Dan dalam beberapa hari akhirnya terjawab sudah, gerakan KPK sangat smooth langsung tangkap tangan dua orang yang saat ini jadi trending topic diranah media. Tidak main-main keduanya adalah dua kutub berlawanan yang saat ini sedang berada dalam zona ricuh politik “Ahok” yaitu Presdir PT.Agung Podomoro Land Ariesman Widjaya dan M.Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Jika kita mencermati hal ini, kita akan sadar kata “Niat” yang disampaikan KPK diatas bagaikan rem sekaligus kata kunci titik balik gedoran KPK yang memberikan kesan bahwa KPK tidak tebang pilih ataupun ditunggangi pihak manapun dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang menjadi tugasnya.

Tetapi hal ini kembali menimbulkan pertanyaan betapa saktinya kata “Niat” di atas yang dalam seketika langsung berhasil mencokok dua nama yang sedang melakukan peran suap dan disuap diatas, apakah ada peran Ahok disini yang memberikan informasi? Sebagai bargaining “Niat” atau murni KPK sedang berupaya bermain cantik dalam kasus ini supaya tidak dianggap ditunggangi oleh kepentingan politik?

Mari kita tunggu bagaimana babak berikutnya kasus tangkap tangan ini sembari melihat adakah korelasinya dengan kasus Pembelian Tanah Sumber Waras, plus mari sama-sama kita menyadari tindakan Korupsi bukan hanya sebatas suap menyuap yang tertangkap tangan, tapi tindakan korupsi juga termasuk didalamnya adanya indikasi kelalaian atau bahkan kesengajaan pihak eksekutif dalam menelurkan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Oleh karena itu berharap KPK dapat bekerja secantik dan sefokus mungkin menjajal kasus ini hingga ke ranah kebijakan yang dilaksanakan eksekutif dan tidak hanya mengkotakkannya sebatas kasus suap-menyuap semata, sebab justru kebijakan yang didesain, terselubung adalah inti dari tindak pidana Korupsi yang paling besar potensi kerugiaannya bagi bangsa dan negara.  

Salam Lora.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun