Selain dampak positif, ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya komplek perumahan tersebut. Ditambah banyaknya pergudangan dan perumahan, serta bangunan-bangunan yang kurang tertata. Dampak utamanya adalah padatnya kawasan tersebut di jam-jam tertentu, yaitu jam sekolah dan jam kerja. Padatnya penduduk juga membuat beberapa fasilitas umum tidak bertahan lama, contohnya seperti jalan cepat rusak karena kendaraan yang melintas bebannya melewati batas dan tidak terpelihara sistim irigasi setempat. Serta beberapa masalah lingkungan juga dirasakan masyarakat, misalnya penumpukan limbah rumah tangga yang tidak segera diolah dan krisisnya pengairan.
Permasalahan yang terjadi tersebut dikarenakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang semrawut warisan dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui dukungan pembiayaan perumahan. Pemerintah mendukung tiga strategi pembiayaan yakni pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah melakukan perbaikan fasilitas umum untuk masyarakat, seperti perbaikan jalan aspal yang sudah rusak dan perbaikan aliran irigasi. Jika pemerintah mampu menjalankan strateginya dengan baik dan optimal, maka berbagai permasalahan dalam pembangunan perumahan dapat terselesaikan dengan baik.
