Perempuan dan Perannya dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks

Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut Kartini merupakan tokoh pembela emansipasi wanita Indonesia yang lahir pada 21 April 1879. Hari kelahirannya setiap tahun kita rayakan sebagai Hari Kartini. 

Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki.

Perempuan pada masa itu kesulitan untuk mendapatkan kesetaraan dalam berbagai hal, terutama di bidang pendidikan. Namun, kini perempuan telah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam kesempatan berpendidikan. 

Kartini mengajarkan perempuan untuk senantiasa belajar meningkatkan kualitas diri, berprestasi, dan berdedikasi di lingkungannya.

Kini, perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Banjir informasi ini menyebabkan orang-orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa berusaha memverifikasi kebenaran informasi tersebut. 

Fenomena banjir informasi disebabkan karena seiring perkembangan zaman, masyarakat bisa turut andil dalam memproduksi informasi untuk diunggah di media sosial maupun kanal resmi media ataupun berperan menyebarkan informasi. 

Dalam membuat dan menyebarkan informasi ini, tentu pendapat pribadi penulis dapat mempengaruhi opini publik. Kurangnya literasi masyarakat Indonesia menyebabkan masyarakat menelan mentah-mentah informasi tanpa memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Fenomena banjir informasi juga semakin diperkeruh dengan kualitas jurnalisme di Indonesia yang buruk. Kebanyakan media-media berita di Indonesia menyebarkan berita tanpa memperhatikan kebenaran informasinya hanya demi mengejar views atau jumlah click. Kebanyakan media-media mainstream ini menggunakan judul clickbait yang tidak berhubungan dengan isi berita.

Koordinator Nasional Garda Matahari, Muhammad Azrul Tanjung dalam wawancaranya dengan AntaraNews.com menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mengatasi hoaks atau kabar bohong. Menurutnya, perempuan harus menjadi agen literasi media dalam mengingatkan suami, anak, dan keluarganya untuk senantiasa berpikir positif dengan pendekatan emosional yang tepat. Perempuan merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Oleh karena itulah, literasi media penting diberikan untuk kaum perempuan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Agustina Erni dalam Webinar IEEE Foundation: Kiat Menjadi Bijak Menghadapi Informasi Hoks di Masa Pandemi Covid-19 juga menyatakan bahwa perempuan lebih banyak terpapar hoaks selama pandemi Covid-19. Tercatat kasus hoaks meningkat sebesar 17%. 

Menurutnya, perempuan lebih mudah terpapar hoaks isu kesehatan dikarenakan keadaan psikologis dan emosinya. Apalagi perempuan yang telah berkeluarga akan cenderung mudah terpapar hoaks karena ia memiliki rasa khawatir yang lebih terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Perempuan memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menangkal berita hoaks. Diperlukan ketegasan dari sang perempuan untuk melawan hoaks di lingkungannya. 

Budaya arisan dan bergosip baik secara luring maupun daring oleh perempuan menjadi salah satu faktor dalam penyebaran hoaks. Kaum perempuan memiliki tanggung jawab untuk mencerna dan menyebarkan informasi karena seorang ibu merupakan sumber informasi untuk anak-anaknya. 

Literasi informasi diperlukan untuk memaknai dan memahami informasi yang disebarluaskan di media. Kebiasaan literasi informasi ini diharapkan dapat membawa pencerahan bagi masyarakat dan membentuk karakter berhati-hati dan tidak sembarangan menyebarkan berita dalam keluarga tersebut.

Menurut riset oleh Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berjudul "Literasi Digital Perempuan Indonesia", sebanyak 70% dari 1.250 responden perempuan mengaku bahwa mereka memiliki hingga 10 grup Whatsapp yang seringkali menjadi tempat di mana mereka terpapar hoaks dan disinformasi. 

Riset juga menunjukkan bahwa 74% dari perempuan yang terpapar hoaks memilih untuk tidak menanggapi pesan meragukan yang diterima untuk menghindari konflik. 

Padahal, perempuan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan dalam komunitasnya asalkan dibekali dengan pelatihan literasi digital yang tepat.

Koordinator Literasi Digital Ditjen Aptika Kemkominfo, Rizki Amelia menyebutkan bahwa terdapat beberapa tingkat penanganan konten di internet, yakni upstream, midstream dan downstream. 

Upaya upstream dan midstream merupakan tindak preventif untuk mencegah penyebaran hoaks. Sementara tingkat downstream merupakan upaya mengatasi hoaks yang telah terjadi.

Pada tingkat upstream, Kemkominfo telah melakukan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang memberikan edukasi di berbagai platform media sosial. Pada tingkat midstream, dilakukan penanganan, pengawasan, dan verifikasi konten hoaks dalam patroli siber tim AIS Kominfo, melakukan pemblokiran, serta menyediakan telegram Chatbot Antihoaks untuk cek fakta. 

Di tingkat downstream, penegakan hukum terkait konten yang terbukti hoaks dilakukan dengan bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19. Regulasi yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman atas penyebar hoaks berupa UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Implementasi atas literasi digital ini bisa diterapkan dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang lain. Perempuan dengan berbagai latar belakang bisa berkontribusi dengan menulis di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan blog dengan narasi menarik untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat melalui internet.  

Di Indonesia, para aktivis anti hoaks telah membuat forum di Facebook yakni Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Fact Checker Universitas Indonesia, dan bahkan ada komunitas Masyarakat Peduli Literasi Digital (Sapu Lidi) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan literasi digital di masyarakat. 

Upaya yang mereka lakukan adalah melakukan kampanye di media sosial, membongkar berita hoaks dengan mengunggah verifikasi informasi, dan webinar literasi digital. 

Harapannya, dengan pengetahuan literasi digital, perempuan dapat mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk berhenti menyebarkan, memproduksi hoaks, dan melakukan verifikasi informasi sehingga tercipta perubahan dan tercipta masyarakat yang melek informasi. 

Referensi:

Agustini, Pratiwi. 2020. KemenPPPA: Perempuan Lebih Mudah Terpapar Hoaks saat Pandemi. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Artikel dapat diakses di: https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/kemenpppa-perempuan-lebih-mudah-terpapar-hoaks-saat-pandemi/

Arrazie, Harits. 2019. Kekacauan Informasi di Era Banjir Informasi. Rubrik Kilas Balairung Press. https://www.balairungpress.com/2019/11/kekacauan-informasi-di-era-banjir-informasi/

Jumrana, dkk. 2019. The Role of Female Activists in Establishing the Discourse of Anti-Hoax Movement as A Peace Movement. ICEMSS 2018. DOI: 10.4108/eai.7-12-2018.2281778

Marzuki, Abdillah. 2020. Agar Perempuan Lebih Mahir Tangkal Hoaks. Media Indonesia, E-Paper Indonesia Masa Kini. Artikel dapat diakses di: https://mediaindonesia.com/weekend/354190/agar-perempuan-lebih-mahir-tangkal-hoaks

Nurulliah, Novianti. 2019. Perempuan Garda Terdepan Tangkal Hoaks. Bandung Raya. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01320196/perempuan-garda-terdepan-tangkal-hoaks?page=2