Beberapa cuplikan visi dapat dikemukakan sebagai contoh disini, antara lain: Kabupaten Klaten (Jateng) punya Visi: "Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing", Kabupaten Pamekasan (Jatim) bervisi: Â Terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia", Kota Tegal (Jateng) visi: "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima".
Kabupaten Batu Bara (Sumut) bervisi: "Kabupaten Batu Bara Berjaya", Kota Batu (Jatim) dengan Visinya: "Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional", Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kota Cilegon (Banten) dengan Visinya: "Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis Industri Perdagangan dan Jasa", dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) punya Visi: ""Menuju terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan"
Sejenak bila kita sedikit lebih dalam mencermati sekaligus menguji dan membuktikan perjalanan masing-masing kota/kabupaten dalam membangun atau mengembangkan daerahnya -- ternyata ditemui ketidak-konsistenan antara visi yang diemban dengan proses pelaksanaannya.
Visi dalam konteks ini, terbukti tidak sejalan dengan perilaku manusia yang menjadi motor penggeraknya. Apalagi dikaitkan dengan otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang demokratis, perlunya transparansi dan akuntabilitas publik masih jauh dari harapan. Ketidak-konsistenan ini ditunjukkan dengan beberapa kasus yang cukup memprihatinkan seperti berikut:
Di Kabupaten Klaten - Bupatinya terjerat kasus Jual Beli Jabatan (Rp 2 miliar), di Kabupaten Pamekasan -- Bupatinya terlibat Suap dan Korupsi Dana Desa (Rp 250 juta), di Kota Tegal -- Bupati terlibat Suap Dana Kesehatan (Rp 300 juta), di Kabupaten Batubara, Sumut -- Bupati terkena kasus Suap Dana Infrastruktur (Rp 346 juta), di Kota Batu, Jatim -- Walikota tersandung kasus Suap Pengadaan Mebel (Rp 200 juta), di  Kota Cilegon, Banten --  Walikotanya terlibat Suap Perizinan Mal (Rp 1,15 miliar), dan di Kabupaten Kutai Kartanegara - Bupati tersandung kasus Gratifikasi (sumber: http://news.liputan6.com).
Dari sekilas pembahasan tersebut, atas dasar fakta dan peristiwa/kasus yang terjadi dapat disimpulkan sementara bahwa visi yang diemban oleh masing-masing pemerintah kota atau pemerintah kabupaten -- tidak selalu sesuai dengan perjalanan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kasus-kasus yang menimpa seperti disebutkan diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa ada ketidak-konsistenan antara visi dan cara pencapaiannya.
Jika demikian adanya, visi yang sudah tersusun dalam kalimat dan sebagai cita-cita atau impian kedepan tidaklah bermakna sama sekali karena tidak dijiwai. Jangan-jangan visi dan misi yang sudah dirumuskan dalam kalimat manis dan disampaikan kepada publik itu hanyalah sebagai formalitas, tidak lebih hanya sebagai pencitraan?
Bahan tulisan:
https://klatenkab.go.id/visi-misi/
http://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/visi-misi-dan-profil
