TEKA TEKI DIBALIK KENAIKAN HARGA BBM INDONESIA
Di era kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami fluktuasi. Selama enam bulan menjalankan roda pemerintahan, Jokowi-JK tercatat sudah lima kali melakukan perubahan dalam harga BBM. Harga bahan bakar minyak tidak lagi di subsidi negara, melainkan mengikuti harga pasar. Namun pemerintah membela diri dengan menyebut bahwa harga BBM tidak sesuai dengan harga pasar, melainkan perekonomian. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih labil dalam menjalankan pemerintahannya, buktinya dalam menggambil kebijakan BBM saja tidak becus karena BBM naik turun dalam kurun waktu yang singkat. Dalam waktu satu bulan BBM naik turun hingga dua kali.
Kontroversi naik turunnya harga BBM bermula dari tujuan pemerintah untuk menyeimbangkan biaya ekonomi dari BBM dengan perekonomian dunia. Meskipun perekonomian Indonesia masih mengikuti perkembangan perekonomian dunia, kebijakan kenaikan harga BBM mulai dilaksanakan. Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas yang memegang peranan yang sangat vital dalam semua harga ekonomi, termasuk bahan pokok. Hal ini disebabkan oleh berbagai sektor dan kegiatan ekonomi di Indonesia mengandalkan BBM sebagai sumber energi dalam beraktivitas. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga tidak lepas dari penggunaan BBM, mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga hingga perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu BBM berkaitan erat dengan sistem transportasi. Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), maka semua harga bahan makanan dan tarif kendaraanakan ikut naik pula.
Dampak kenaikan BBM sangat di rasakan oleh kalangan rakyat kecil. Untuk hidup saja sudah susah, apalagi jika harga BBM naik maka beban hidupnya akan semakin berat. Harga bahan pokok, barang dan jasa menjadi semakin mahal. Dengan naiknya BBM, tingkat pengangguran di Indonesia semakin bertambah karena meningkatnya biaya operasi perusahaan sehingga akan terjadi PHK. Jangkauan rakyat kecil akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Meskipun pemerintah telah mendanai BOS dengan menggratiskan sekolah bagi masyarakat kurang mampu, tetapi masih ada rakyat yang kurang mampu yangtidak mendapatkan beasiswa tersebut karena kurang luasnya pemerataaan dana BOS. Saat ini masih banyak jalan raya yang rusak/berlubang, bangunan sekolah masih banyak yang rusak dan masalah sampah di Jakarta yang belum teratasi sehingga menyebabkan banjir. Ketika kebijakan kenaikan BBM sudah diambil oleh pemerintah, maka akan mempengaruhi banyak aspek di dalamnya. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang tepat , konkrit, dan menyeluruh dalam menangani dampak dari kenaikan BBM tersebut. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Pertama, memberikan kompensasi/bantuan langsung tunai dalam jangka panjang kepada rakyat yang kurang mampu. Rakyat kecil sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah karena naiknya bahan pokok dan transportasi. Biaya kehidupan semakin mahal sehingga untuk hidup perlu perjuangan yang berat. Dalam hal ini pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberi kompensasi/bantuan langsung tunai kepada rakyat kurang mampu, namun mungkin hanya dalam jangka pendek. Jadi sebaiknya membuat kebijakan tersebut. Dan pemerintah harus mengatasi kelabilan dalam perubahan harga BBM agar BBM tidak sering naik turun sehingga tidak membingungkan rakyat.
Kedua, kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus ditingkatkan dan dipenuhi sehingga dapat mengurangi impor dari luar negeri, pemerintah meningkatkan ekspor ke luar negeri agar masyarakat Indonesia tidak ketergantungan dengan barang impor. Karena mencitai produk dalam negeri akan membawa dampak yang positif baginegara Indonesia. Pemerintah Indonesia harus pelan-pelan mengurangi impor dari luar negeri.
Ketiga, pemerintah menangani segala keluhan-keluhan rakyat Indonesia. Seperti menangani jalan-jalan yang rusak/berlubang, sekolah-sekolah yang rusak, dan menangani masalah sampah di Jakarta yang menyebabkan banjir tiap tahunnya. Pemerintah seharusnya menangani masalah tersebut hingga tuntas dan menerapkan kebijakan yang tegas.
Apabila ketiga hal tersebut dipenuhi oleh pemerintah, maka setidaknya rakyat kecil telah terbantu dengan adanya solusi yang diberikan oleh pemerintahan tersebut. Pemerintah harus mendengarkan segala keluh kesah rakyatnya, tidak hanya member janji-janji yang tidak ada kenyatannya. Rakyat butuh tindakan nyata dari pemerintah sesuai apa yang dijanjikannya.
