Indonesia adalah negara merdeka. Negara yang mengklaim dirinya sendiri sebagai negara yang berdemokrasi. Negara yang menjadikan kerakyatan dan permusyawaratan yang khidmat dan bijaksana sebagai salah satu dari lima dasar negaranya. Negara yang 'katanya', sih mendapat predikat sebagai negara demokrasi terbesar ke-3. Meskipun begitu, hingga saat ini nepotisme masih mewarnai dunia perpolitikan Indonesia.
Nepotisme merupakan sebuah tindakan pemberian perlakuan istimewa berdasarkan hubungan kedekatan seperti keluarga atau kerabat sendiri untuk mendapat posisi kekuasaan politik tertentu. Nepotisme banyak terjadi terutama pada masa orde baru. Para elitis politik pada masa itu secara terang-terangan melakukan nepotisme seperti halnya kasus keluarga Cendana.
Dalam sejarah masyarakat arab pra-islam pun tindakan nepotisme sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat. System Ashabiyyah (solidaritas kesukuan) menaungi kegiatan nepotisme. Di mana pola pengisian pemerintahan dalam suku ditunjuk oleh kepala suku.
Dalam pandangan islam, nepotisme tidak selamanya menjadi suatu hal yang buruk. Namun apabila kita mendahulukan keluarga kita, sedangkan ada orang lain yang lebih kompeten dan lebih hebat kemampuannya dalam politik dan bernegara maka nepotisme dalam bentuk ini dilarang.
Meski islam memandang nepotisme tidaklah selalu buruk, tetap saja pada hakikatnya dalam islam tidak ada yang namanya nepotisme. Karena dalam ajaran Islam semua orang adalah sama yang membedakan hanyalah amal ibadahnya. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :
"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."
Dalam islam juga sangat penting untuk berlaku adil. Sedangkan nepotisme yang hanya mengandalkan kedekatan kekeluargaan saja, tidak peduli dengan kemampuan dan kompetensi adalah suatu tindakan yang tidak adil. Seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan hak mereka disaat banyak orang yang lebih kompeten dan lebih mampu tidak mendapatkan hak mereka. Itu merupakan suatau tindakan yang berlebihan dan tidak adil.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nepotisme selain merupakan tindakan anti-demokrasi karena keduanya memiliki makna yang sangat bertentangan. Nepotisme juga merupakan suatu tindakan yang  berlebihan dan tidak adil. Dalam politik nasional sangat erat kaitannya dengan korupsi. Maka tidak heran bila tindakan nepotisme berakhir dengan Korupsi.
Memang pemilihan pemimpin di Indonesia dilaksanakan secara demokrasi dengan LUBER dan JURDIL. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan oleh pemimpin terpilih pun bukan berarti akan murni menggunakan system demokrasi. Pasti akan ada bumbu-bumbu nepotisme. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti pemilihan staf khusus, politik 'turun-temurun' tak dapat dicegah.
Dapat kita lihat dalam kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memberikan jabatan politik. Banyak orang meyakini bahwa hal yang dilakukan Presiden Joko Widodo berbau oligarki. Hal ini dikarenakan beliau memberikan jabatan politik kepada para pendukungnya yang kebanyakan adalah orang-orang kaya pintar yang terdepan dalam kemampuan finansialnya bukan kepada orang-orang yang sudah terbukti secara kapabilitas dan track record yang bagus dan telah lama berkiprah di bidang politik dan pemerintahan.
Seperti yang ditulis dalam artikel di tirto.id, Angela Herliani Tanosoedibjo (wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Diaz Hendropriyono dan Putri Indahsari Tanjung (Staf Khusus Jokowi), mereka diyakini sebagian orang mendapatkan jabatan karena kedekatan orangtua mereka dengan presiden.
