Isu Papua Barat sepertinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah negara Kepulauan Solomon untuk memuluskan lobi kerjasama ekonomi dengan pemerintah negara Indonesia yang akan berlangsung di Istana Bogor pada hari ini (Senin 12/8). Cukup banyak alasan yang mendukung spekulasi ini.Lihat saja rentetan kejadian sejak Juni lalu hingga sekarang.
Tanggal 27 Maret 2013 delegasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang terdiri dari Dr. John Ondawame dan Rex Rumakiek menemui Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama, serta meminta kesediaan Banimarama agar bersedia mendukung WPNCL untuk diterima menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain itu, dua orang pentolan WPNCL itu juga meminta agar Fiji mendukung Papua Barat lepas dari wilayah teritorial Indonesia.
http://tabloidjubi.com/2013/03/29/wpncl-bertemu-pm-fiji-untuk-lobi-status-anggota-penuh-msg
WPNCL tidak hanya melobi pemerintah Fiji, tapi juga pemerintah negara anggota MSG lainnya seperti PNG, Vanuatu, Kaledonia Baru dan Kepulauan Solomon. Bahkan WPNCL menyatakan bahwa Kepulauan Solomon adalah salah satu negara anggota MSG yang menerima proposal WPNCL untuk menjadi anggota MSG.
www.facebook.com/WPNCL
Pada puncak acara 19th MSG Leaders’ Summit yang berlangsung 21 Juni lalu di Kaledonia Baru, lima orang pimpinan delegasi negara anggota MSG, yaitu Victor Tutugoro (Kaledonia Baru), Veroge Bainimarama (Fiji), Leon Dion (PNG), Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu) dan Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon), menandatangani Komunike yang terdiri dari 44 point, diantaranya perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.
http://tabloidjubi.com/2013/06/21/inilah-keputusan-para-pemimpin-negara-msg-tentang-papua
Dari sini bisa dilihat bahwa aplikasi WPNCL hanyalah salah satu dari 44 point kesepakatan yang dihasilkan oleh negara-negara anggota MSG dan itupun menduduki point terakhir.
Dalam lobi kerjasama ekonomi, baik antara dua pihak maupun banyak pihak, diperlukan posisi tawar yang kuat untuk memenangkan lobi.Apakah Kepulauan Solomon juga akan memanfaatkan isu Papua Barat untuk memenangkan lobi kerjasama ekonomi dengan Indonesia ? Jawabannya mungkin saja, karena posisi tawar negara bekas jajahan Inggris ini sangat lemah dibanding Indonesia.Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia ? Sikap pemerintah Indonesia bisa dipastikan, yaitu NKRI Harga Mati. Berapapun harganya, pasti akan dibayar oleh pemerintah Indonesia. Jika pemerintah Kepulauan Solomon bertekad mensejahterakan rakyatnya dan pemerintah Indonesia bertekad mempertahankan Papua Barat, lalu apa yang akan didapat WPNCL ?
Sikap negara-negara anggota MSG lainnya tentunya akan sama dengan Kepulauan Solomon, karena dalam mukadimah konstitusi setiap negara selalu bertujuan mensejahterakan rakyatnya, bukan rakyat negara atau kelompok lain.
