Lalu ramai, dan kita bisa baca, terdapat GiveAway Rp 50.000 lho buat yang pro revisi UU KPK. Baca ya di Detik.com, bisa dilihat pada Pustaka.
Juga di Kompas.com terdapat berita soal diduganya upaya sistematis, terstruktur dan masif untuk mendorong pro revisi UU KPK.
Peneliti Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi menemukan pasukan Siber di media sosial yang menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Banyak isu sampingan menyerang KPK untuk mendistorsi publik. Namun isu utama adalah KPK dan taliban,” kata Ismail saat dihubungi kompas.com, Rabu 18 September 2019.
Langsung ramai di dunia maya jelita.
Kalau isu bahwa banyak wakil DPRRI itu kotor kan kita sudah tahu. Mereka ini sedang berpesta. Toh mereka banyak yang tidak terpilih di periode 2019-2024. Jadi, mereka semau maunyalah. Mereka hendak bersihkan bila ada jejak kotor, apalagi bila itu adalah tindak korupsi. Mereka juga bebaskan kawan dan saudara separtai.
Terdapat dugaan memang ada yang akan menghambat Jokowi untuk ditetapkan resmi jadi Presiden di Oktober 2019 nanti. Bisa saja, karena memang musuhnya banyak. Mendengar kata bahwa Jokowi akan perkuat KPK di awal pemerintahan saja sudah ndredek. Apalagi bila KPK lebih kuat. Di kementrian juga ada bu Susy yang menenggelamkan kapal perompak. Musuhnya banyak.
Tapi, nanti dulu. Keputusan Jokowi untuk melenggangkan Firli jadi ketua KPK dan revisi UU KPK itu keputusan beliau jadi presiden lho. Kalaupun di luar publik beliau dipaksa partai, di depan publik beliau bisa mengatakan berbeda, sesuai kata hati dan tuntutan rakyat. In sulit untuk dimaafkan begitu saja. Jokowi harus melakukan sesuatu kan?
Okay, analisis apapun akan terus beredar. Apalagi soal Taliban di dalam KPK.
Di sisi lain, protes kepada DPR terkait perubahan UU KPK dan rencana perubahan KUHP juga bergulir.
Pasukan Siber di Politik
