Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan Anggota DPRD DKI M. Sanusi dan petinggi PT Podomoro Land Ariesman Widjaya juga menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebut masuk dalam lingkaran kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga disebut terlibat dalam kasus pembeliah RS Sumber Waras dimana diduga ada kerugian negara yang sangat besar yakni Rp 800 miliar. Apalagi nama staff pribadinya Sunny Tanuwidjaja disebut sebagai penyambung lidah antara Ahok dengan para pengusaha dalam proyek-proyek yang ada di jakarta.
Dengan adanya kasus ini nama Ahok pun diragukan yang selama ini terkenal bersih dan vokal dalam memerangi korupsi. Sebagaimana kita ketahui Ahok adalah satu-satunya pemimpin daerah yang berani buka-bukaan ketika bawahannya tidak bekerja dengan semestinya. Ahok yang tegas juga telah membenahi birokrasi di dalam tubuh Pemprov DKI yang terkenal berbelit.
Pro dan kontra terjadi, ada yang bilang bahwa semua ini tidak ada hubungan dengan Ahok dan semua ini adalah ulah oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Ahok jelang Pemilihan Gubernur DKI tahun depan.
Saat ini semua program Pemprov DKI menjadi sorotan, yang paling sering dibicarakan adalah Ahok yang kini tengah gencar-gencarnya melakukan penggusuran di beberapa titik di Jakarta seperti di Kalijodo dan Pasar Ikan. Khusus di Pasar Ikan, penggusuran ini mendapat perlawanan dari warga setempat yang sudah menempati lahan tersebut lebih dari 50 tahun. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Matthew Michele Lenggu mempertanyakan siapa yang berkepentingan atas penggusuran tersebut, apakah masyarakat Jakarta atau hanya kepentingan komersial belaka.
Selain itu, Matthew juga heran mengapa Pemprov DKI sangat “getol” ingin menggusur pemukiman di Pasar Ikan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dan warga hanya diberikan Surat Peringatan (SP) satu kali sebelum penggusuran. Padahal, dalam pemukiman tersebut ada sekitar 694 kartu keluarga dengan jumlah warga mencapai 4.929. Selain itu, Matthew juga kecewa Ahok selaku gubernur tidak membuka ruang dialog kepada masyarakat miskin dan lebih mengedepankan kekerasan dengan mendatangkan tentara, polisi, dan Satpol PP ke lokasi.
[caption caption="Sumber foto: liputan6.com"][/caption]Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra juga menyayangkan komunikasi yang buruk antara warga Kampung Akuarium in dengan Ahok yang akhirnya menimbulkan kericuhan saat penggusuran berlangsung. Menurutnya perlawanan yang dilakukan warga karena ketidakjelasan lingkungan relokasi terkait beberapa hal, seperti di daerah relokasi tersebut tidak ada jaminan para kepala keluarga mendapat pekerjaan, tidak ada jaminan bahwa anak-anak yang pindah sekolah tidak lagi membayar, dan lain sebagainya. Fadli menyarankan jangan sampai Pemprov DKI arogan dan tidak manusiawi dalam melakukan relokasi.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyarankan agar Ahok meniru cara-cara Presiden Jokowi saat menjadi gubernur ketika menertibkan satu kawasan. Dalam akun Twitternya, Eddy mengatakan “Ketika @Jokowi jadi Gubernur DKI, tidak ada penggusurah warga menggunakan kekerasan. Kok gubernur sekarang tidak belajar dari pendahulunya”
Penulis menangkap, Eddy ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ketika Jokowi menggusur kawasan Tanah Abang dan lainnya, tidak mendapat pertentangan dari warga. Seharusnya hal itu bisa dicontoh Ahok
Masalah kekerasan dalam penggusuran ini, mantan Panglima TNI dan Menko Polhukam Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla terkait diijinkannya tentara dalam penggusuran yang tidak berpihak pada rakyat. Selain mengirim surat pada presiden dan wakil presiden, Djoko Suyanto juga mengirim surat pada Kapolri Badrodin Haiti, Ketua DPR, Ketua MPR, agar perangkat negara tidak digunakan untuk menindas rakyat.
Dari semua masukan dari berbagai kalangan, sepertinya mereka ingin Ahok lebih komunikatif, meskipun hal yang dilakukannya demi kebaikan.
