Di hampir semua media, Jokowi selalu menjadi sorotan. Mulai saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga satu tahun pemerintahannyabeliau terus disorot. Bahkan ada media yang menghitung jumlah hari Jokowi memerintah. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan untuk level seorang Presiden sekalipun. Hobi blusukannya yang sulit ditiru dan jarang dilakukan oleh pejabat lain juga dibahas dimana-mana. Nama Jokowi bukan hanya tenar di media cetak, elektronik maupun online tapi di pembicaraan sehari-hari ada saja orang yang mengangkat topik Jokowi. Pihak yang kontra ikut berkomentar mungkin karena jagoannya kalah pamor.
Di sisi lain, program-program kampanye terus dijalankan yang satu persatu mulai dipenuhi.Dibantu dengan Basuki Tjahaja Purnama; sang Wakil Gubernuryang pemberani; program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar merupakan yang pertama dilaksanakan. Disusul dengan berbagai macam program yang diantaranya mengatasi momok utama Ibukota yaitu banjir dan macet. Diantara banyak program yang dilaksakan untuk mengatasi banjir dan macet, Normalisasi waduk Pluit, Waduk Ria Rio dan relokasi Pedagang Kaki Lima (“PKL”) Tanah Abangyang paling banyak disorot. Pihak-pihak yang kepentingannya terganggu bermunculan dari banyak golongan. Dari pihak PKL dan rakyat miskin yang mau menang sendiri, Organisasi dan LSM Abal-abal maupun oknum DPRD semua kompak menyerang Jokowi. Untungnya masyarakat umum jeli melihat siapakah yang benar-benar memperjuangkan rakyat banyak dan ramai-ramai mendukung Jokowi dan Basuki.
Melihat luasnya dukungan masyarakat terhadap Jokowi yang merakyat, muncullah gerakan untuk menjadikan beliau sebagai Calon Presiden pada pemilu 2014. Mereka berpendapat bahwa Jokowi lebih pantas memerintah di kancah nasional untuk memperbaiki keterpurukan Indonsia. Adapun Jokowi sendiri terlihat tidak memikirkan hal ini, tanggapannya selalu sama yaitu mau ngurusin banjir dan macet dulu.
Akan tetapi sadarkah para pendukung tersebut kalau mencapreskan Jokowi yang nasionalis dan anti korupsi berarti berhadapan dengan pihak yang selama ini berasyik masyuk dengan korupsi, kolusi dan nepotisme baik lokal maupun asing? Selain dengan kucuran dana yang gila-gilaan lewat money politics serta fitnah yang ditebar, mereka akan menggunakan tangan lembaga yang paling berkuasa di negeri ini.
Saat MPR sudah bukan menjadi Lembaga Tertinggi Negara menurut Undang-Undang Dasar setelah amandemen, ada lembaga yang kekuasaanya menjadi tak tertandingi dan sangat digdaya yaitu. Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. KPU menjelma dari penyelenggara pemilu menjadi penentu hasil pemilu. KPU lahyang menentukan siapa-siapa yang menjadi kepala pemerintahan maupun anggota dewan.
Administrasi acak-acakan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah persiapan utama. Kerusakan DPT bisa terjadi dengan banyaknya orang yang tidak masuk DPT padahal seharusnya punya hak pilih, orang yang sudah meninggal masih terdaftar, anak kecil masuk DPT serta nama dobel. Rusaknya DPT itu berujung pada penggunaan KTP untuk pencoblosan yang disinyalir banyaknya KTP palsu digunakan untuk mencoblos.
Pada saat penghitungan suara, sihir KPU akan bermain cantik dengan memanipulasi suara sesuka hati. Apalagi saat mati lampu,KPU lebih leluasa memainkan mantra sihirnya.
DPT rusak berarti tidak ada acuan tepat untuk mengetahui kebenaran perhitungan Pemilu dan diperparah dengan penggunaan KTP untuk mencoblos. Akibatnya, sulit sekali bagi pihak yang memprotes hasil Pemilu untuk mencari berapa angka yang benar. Pihak yang diuntungkan permainan KPU hanya ongkang-ongkang kaki karena tidak perlu usaha pembuktian yang pada akhirnya hasil hitungan KPU lah yang dipakai.
Kecurangan KPU tentu harus didukung oleh Panwaslu serta perangkat pemilu yang lain. Sehingga orang hanya bisa merasakan tapi sulit membuktikan. Sejauh ini, hanya beberapa bulan terakhir ini ada anggota KPU serta perangkat penyelenggara pilkada dipidana akibat manipulasi suara dan kisruh DPT. Kalaupun ada yang dipecat tapi selesai di situ saja. Malahan, oknum yang disinyalir memanipulasi suara pemilu diangkat menjadi petinggi partai politik.
Untuk pendukung pencapresan Jokowi, janganlah terlalu yakin dalambeberapa bulan kalian bisa mengatasi permainan yang sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Di tulisan lain, konon E-KTP salah satu persiapan untuk mendukung permainan KPU di tahun 2014.
Tokoh-tokoh sekelas Megawati, Prabowo, Khofifah maupun sang wagub fenomenal Basuki Tjahaja Purnama dibuat tak berdaya oleh kedigdayaan KPU dan KPUD. Lebih baik persiapkan pencapresan Pak Jokowi daripada Jokowi kalah padahal beliau sangat dibutuhkan oleh warga DKI. Para pendukung capres Jokowi harus menemukan jurus penangkal sihir KPU sehingga pencapresan Jokowi menjadi logis.
Kasus korupsi ketua MK pun berkaitan dengan konspirasi untuk melindungi kecurangan KPU.
Kata orang suara rakyat itu suara Tuhan. Namun bagaikan Dewa, KPU bisa merubah hasil pemilu yang katanya suara Tuhan tanpa ada sangsi pidana apapun. Wajarlah KPU merupakan lawan terberat bagi Jokowi bukan tokoh lain.
