"Dari informasi ini kita kembangkan, saya juga memberikan informasi ini kepada jajaran Kanwil seluruh Indonesia. Bagaimana modus operandinya, bagaimana cara prakteknya, apa yang harus dikerjakan petugas untuk mengantisipasi dan semoga kedepannya kita dapat merekrut para generasi muda yang tidak curang generasi muda yang fair karena belajar," katanya menjelaskan.
Tidak hanya internal, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida juga ikut memantau proses yang ada.
Bicara kompetensinya, Siti Farida menyatakan bahwa tidak ada aduan yang masuk ke pihaknya terkait pelaksanaan seleksi.
"Sampai sekarang tidak ada aduan. Ya kata kuncinya tidak ada aduan," ujarnya lugas
"Kenapa, karena memang kami mendorong para peserta seleksi ini langsung menyelesaikan masalahnya di tempat dan kemarin kami juga sudah melihat, bagaimana ada pojok-pojok aduan dan informasi yang diselenggarakan oleh panitia, sehingga sekaligus meminta meminimalisir masalah-masalah yang terjadi," tambahnya menjelaskan.
Dia juga berharap proses seleksi berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku.
"Harapannya sampai dengan akhir nanti semuanya clear. Dan kalaupun nanti ada aduan tentu kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuan. Karena kami juga punya pengalaman yang sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM begitu ada aduan dan memang prosedurnya sesuai saat itu juga dilakukan korektif," tandasnya menutup keterangan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menjamin bahwa seleksi ini transparan dan bersih dari unsur KKN.
"Kami jamin bersih. Ya itu tadi jangan sampai peserta karena keinginannya yang luar biasa (jadi PNS), akhirnya mencari-cari tempat untuk bisa membayar (calo), " tegasnya.
Terkait protokol kesehatan, Kakanwil mengatakan penerapan prokesnya sangat ketat dan memberikan perlakuan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.
"Kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai dari depan mereka harus cuci tangan. Disiapkan hand sanitizer, jarak juga diatur. Masuk pun harus bawa surat keterangan antigen, " jelasnya.
Repost Kemenkumham Jateng
