RDP Kanwil Ditjenpas Maluku Bersama DPR RI Komisi XIII di Maluku.

Ambon_INFO PAS - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro menyampaikan paparan terkait isu-isu penting Pemasyarakatan Maluku dalam acara Rapat Dengar Pendapat pada Agenda bagian dari Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025--2026, yang mengusung tema "Penguatan Layanan Hukum, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan di Provinsi Maluku.",Jum'at (3/10).

Rapat dengar pendapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI Komisi XIII, khususnya dalam rangka mendalami pelaksanaan kebijakan dan program prioritas di bidang Hukum, HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Provinsi Maluku, Rapat ini  selain dihadiri oleh anggota DPR RI juga dihadiri oleh perwakilan LPSK, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemenkum Maluku, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Rapat dipimpin oleh, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti mengatakan ingin mendengar langsung berbagai aspirasi tantangan serta capaian yang telah diraih dalam pengembangan sektor-sektor strategis dalam pelaksanaan program pemasyarakatan di Maluku

"Pertemuan hari ini seyogyanya menjadi wadah dialog yang konstruktif. Kami berharap, bapak Ricky selaku Kakanwil Ditjenpas Maluku beserta jajaran dan mitra kerja yang hadir, dapat menyampaikan aspirasi masukan serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama, agar dapat kami tindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja dan pengambilan kebijakan di tingkat pusat," kata Rinto.

Dok. Humas Kanwil Ditjenpas Maluku

Ricky Dwi Biantoro Selaku Kakanwil Ditjenpas Maluku menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Ballroom Hotel Santika Premiere Ambon. Dalam sesi pemaparan, Ricky Dwi Biantoro yang didampingi oleh Para pejabat Administrator serta Kepala Satuan Kerja Lapas dan Rutan Se- Maluku memaparkan berbagai isu pemasyarakatan di Maluku, mulai dari kondisi gambaran umum Pemasyarakatan Maluku, anggaran, infrastruktur, pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan serta juga menyampaikan program nasional yang berkaitan dengan program-program prioritas yang telah dilaksanakan diantaranya penanganan overcrowding, pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan. 

"Provinsi Maluku Sebagai daerah yang didominasi laut, secara garis besar hal itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses kualitas pemasyarakatan di Maluku yang telah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal seperti di bidang renintegrasi sosial, petugas kami harus menempuh jarak yang sangat jauh antar satker yang memang harus memakai transportasi laut dan darat, selanjutkan infrastruktur yang menjadi perhatian untuk direvitalisasi guna menekan angka overcrowding itu juga sangat membantu meningkatkan tingkat pengawasan serta pengamanan Lapas dan Rutan di Maluku, yang terakhir mohon dukungan terkait kenaikan anggaran Bahan makanan bagi warga binaan mengingat Harga Satuan barang di Provinsi Maluku sangat mahal,"jelasnya.

Untuk itu, Ricky meminta perhatian pemerintah pusat melalui Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI Komisi XIII menjadi hal penting untuk memastikan agar memberikan dukungan dalam peningkatan infrastruktur serta penambahan SDM agar program pemasyarakatan di Maluku dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik. 

Kegiatan ditutup dengan penyusunan kesimpulan RDP oleh DPR RI Komisi XIII dan di akhiri dengan pemberian plakat kepada Tim Komisi XIII DPR RI Serta foto bersama sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan yang terjalin dengan baik.