E-Catalog Ladang Korupsi berjamaah Pengadaan

Sebelum akhirnya PP/PPK mengeksekusi barang yang akan dibeli, PP harus sudah mendapatkan dokumen setidaknya dokumen identifikasi kebutuhan, spesifikasi teknis dan dokumen RUP dan DPA untuk memastikan kalau anggaran memang ada dan cukup.

Apa Cuma sampai disitu?

Ohhh tentu tidak, PP juga harus melakukan REVIU terhadap dokumen yang disampaikan PPk dan melakukan survey harga juga, sehingga diperoleh harga yang WAJAR.

Kasarnya SUKA-SUKA penyedia mau menayangkan harga berapa, tugas eksekutor ya tetep mengekseskusi sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga.

Pada pengadaan Laptop misalnya, para pelaku pengadaan dibekali dengan "SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN TAHUN ANGGARAN 2025"

Pada surat edaran tersebut terpampang nyata harga dan spesifikasi yang bisa dijadikan pedoman PP/PPK sebelum melakukan eksekusi pada pengadaan LAPTOP.

Kesimpulan akhirnya, harga yang terpampang nyata pada laman e-katalog BELUM TENTU harga DEAL yang tertera pada DOKUMEN KONTRAK antara penyedia dengan PPK.

Last but not least, tolonglah barang-barang yang sudah BER-TKDN itu kualitasnya setidaknya 11:12 dengan barang-barang dengan spesefikasi sama yang non TKDN a.ka barang impor.

Pemerintah sudah berusaha membantu untuk meng-up barang TKDN, setidaknya para PRODUSEN juga bisa membantu dengan memberi kualitas yang sama. Sehingga secara g langsung kita dapat mempromosikan barang buatan negri sendiri dan diharapka kedepannya barang buatan anak bangsa lebih dicintai oleh anak bangsa juga, syukur2 bisa sampai ke luar negri kan?

YUKKKKLAH KERJASAMANYA, biar sama-sama enak