Mohon tunggu...
Lailatul Chomariah
Lailatul Chomariah Mohon Tunggu... Mahasiswa

Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Penerima Beasiswa Program 1000 Da'i BAMUIS BNI

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemimpin Adil, Negeri Sejahtera: Perspektif Islam untuk Indonesia

3 September 2025   17:55 Diperbarui: 3 September 2025   17:55 17
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
foto indonesia ilustrasi

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang memiliki tanggung jawab besar. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama membutuhkan pemimpin yang adil agar tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Al-Qur'an memberikan gambaran kepemimpinan ideal melalui doa Nabi Ibrahim 'alaihissalam dalam Surah Ibrahim ayat 35: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala.'"* (QS. Ibrahim: 35). Doa tersebut menunjukkan bahwa pemimpin berkewajiban mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan keteguhan akidah masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga spiritual dan moral.

Namun, realitas kepemimpinan di Indonesia masih jauh dari idealitas tersebut. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi persoalan serius yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemimpin. Laporan dan pemberitaan tentang penyalahgunaan dana publik serta praktik suap menjadi bukti adanya jurang antara konsep kepemimpinan Islami yang menuntut keadilan dan integritas dengan kenyataan politik Indonesia.

Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Rasulullah menegaskan bahwa pemimpin adil termasuk salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, integritas, akhlak, dan keberanian untuk menegakkan keadilan seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam menilai kepemimpinan, bukan sekadar kekuasaan atau popularitas.

Permasalahan lain yang menonjol adalah ketidakadilan hukum. Fenomena hukum yang sering kali dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas memperlihatkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia belum sepenuhnya merata. Dalam Islam, prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekayaan. Keadilan hukum yang konsisten merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Kesejahteraan ekonomi juga menjadi isu krusial. Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Masyarakat di pedesaan sering kali mengalami kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, sedangkan di perkotaan terlihat gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Islam menekankan distribusi yang adil melalui instrumen zakat, infak, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kaum dhuafa. Pemimpin yang adil seharusnya mampu mendorong terciptanya kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dalam aspek keamanan, doa Nabi Ibrahim agar negeri menjadi aman memiliki relevansi yang kuat bagi Indonesia. Ancaman terhadap stabilitas nasional, baik berupa konflik sosial, radikalisme, maupun kriminalitas, menuntut pemimpin untuk menciptakan kebijakan yang menjamin rasa aman. Keamanan yang berkeadilan hanya dapat tercapai apabila pemimpin bersikap netral, tidak diskriminatif, dan melindungi semua golongan masyarakat.

Persoalan toleransi beragama juga menjadi tantangan tersendiri. Walaupun konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan beragama, praktik intoleransi masih ditemukan di beberapa daerah. Islam pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleran dan penghormatan terhadap perbedaan, selama tidak mengganggu akidah umat. Pemimpin yang adil berkewajiban menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai prasyarat terwujudnya keamanan nasional.

Dengan demikian, membangun Indonesia yang adil dan sejahtera bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Akan tetapi, pemimpin tetap memiliki posisi sentral sebagai teladan moral dan pengambil kebijakan strategis. Kepemimpinan yang adil, berintegritas, dan beriman akan memperkuat legitimasi politik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun