Pekerja di PHK, Kartu Prakerja jadi Solusi?

Ada yang merasa bahwa pelatihan yang diajukan pemerintah ini tidak terlalu penting, karena tanpa dengan mengikuti pelatihan yang dianjurkan pelatihan pun bisa melalui media-media sosial seperti youtube yang dapat diakses dengan gratis tanpa harus membayar dengan mahal. Juga, media pelatihan yang diberikan hanya dapat diakses melalui daring dan diperlukan media yang mensupport-nya yaitu melalui laptop. 

Mengingat tidak semua masyarakat memiliki laptop, dan jaringan internet yang tidak semua daerah memiliki sinyal yang kuat dan lancar, kebijakan ini dinilai kurang dapat menyasar ke setiap kalangan di masyarakat.

Dilihat dari kacamata pekerja sosial, ternyata kartu prakerja ini sudah cukup baik, karena pemerintah telah memperhatikan dampak jangka panjang, dan memperhatikan kebrlanjutan setelah pandemi ini berakhir . 

Sesuai dengan tujuan dari praktik pekerjaan sosial selain mencegah terjadinya disfungsi sosial, yaitu untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial, serta; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Tapi apakah kebijakan ini sudah cukup baik untuk dilakukan pada saat wabah melanda?

Menurut sebagian masyarakat, program ini bagus namun terkesan buru-buru, terlalu memaksa, dan malah mempersulit dikala yang sulit. Di tengah kekhawatiran, serta kecemasan akan tertular wabah, masyarakat juga harus dihadapkan dengan kebingungan serta kecemasan akan nasib mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar karena tak memiliki pekerjaan. 

Jika memang pemerintah serius dalam melakukan upgrading skills terhadap masyarakat terdampak, seharusnya berikanlah fokus materi yang tepat dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Menurut Enny Hartati, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa program kartu prakerja ini dinilai tidak efektif, alangkah baiknya dana yang telah dianggarkan itu digunakan untuk dialokasikan kembali dan berfokus pada penanganan covid-19, dan dipergunakan untuk memberikan bantuan secara langsung tergadap masyarakat terdampak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, yang menyayangkan akan program kartu prakerja ini, dan pemerintah dinilai gegabah dalam mengambil kebijakan mengatasi persoalan PHK di tengah mewabahnya pandemi. Alangkah baiknya biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dialihkan menjadi bantuan sosial.

Penulis menyarankan terhadap pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dan yang akan ditetapkan, pikirkan kembali dampaknya bagi masyarakat luas, terlebih golongan menengah ke bawah.