Pekerja di PHK, Kartu Prakerja jadi Solusi?

Kemunculan pandemi covid-19 memberikan banyak dampak terhadap semua lini kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, hingga proses keagamaan pun ikut terganggu. Diantaranya mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Indonesia, sektor industri lesu, harga rupiah melemah, kurangnya aktivitas ekspor-impor, pendapatan dari sektor pariwisata menurun; proses keagamaan serta; proses interaksi sosial pun ikut terkena imbasnya.

Virus corona mengakibatkan sejumlah perusahaan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawainya, dan hal ini akan memunculkan dua masalah besar yaitu masalah sosial dan masalah ekonomi. 

Dengan berlangsungnya PHK secara besar-besaran hal ini tentunya akan mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, maka mau tidak mau masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah akan melakukan segala cara agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan dasarnya.

Segala cara tersebut termasuk menjadi maling, copet, dan lainnya, hal ini berarti telah memunculkan masalah sosial dengan meningkatnya jumlah kriminalitas.

Tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, tukang ojek, pemulung, pedagang kaki lima, dan lainnya, mau tidak mau harus keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini berarti, tujuan awal agar mencegah penyebaran corona kurang berjalan dengan sempurna, sehingga masyarakat menuntut haknya untuk mendapatkan bantuan.

Menurut Soetomo dalam buku Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, dan menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun nonfisik. Sehingga pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang serius yang tengah dihadapi oleh seluruh Negara di dunia.

Dalam menyikapi wabah yang terus-menerus berkembang, berbagai upaya pun dilakukan baik oleh Organisasi Internasional, maupun oleh pemerintah di Negara masing-masing, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri diantaranya telah menerapkan Physical Distancing atau jaga jarak fisik sebagaimana anjuran yang diberikan oleh WHO. 

Selain itu diterapkan pula self-quarantine, dan baru-baru ini diterapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Segala aktivitas yang biasanya dapat dikerjakan di luar rumah menjadi serba di dalam rumah, melalui media online atau secara daring. Belajar, bekerja, dan beribadah pun harus dilakukan di dalam rumah.

Pemerintah baru-baru ini telah meluncurkan kartu prakerja dalam menangani kasus para pekerja yang terkena PHK. Dana sebesar Rp 1,6 triliun telah dicairkan pemerintah untuk pelatihan kartu prakerja. 

Setiap pemegang kartu prakerja akan mendapatkan bantuan Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan. Terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif setelah menuntaskan pelatihan Rp 2,4 juta yang akan diberikan Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 150.000 (masing-masing Rp 50.000 untuk tiga kali survei).

Dengan diluncurkannya kartu prakerja yang didalamnya terdapat alokasi dana untuk pelatihan menuai berbagai tanggapan, terutama untuk bagian kontra. 

Ada yang merasa bahwa pelatihan yang diajukan pemerintah ini tidak terlalu penting, karena tanpa dengan mengikuti pelatihan yang dianjurkan pelatihan pun bisa melalui media-media sosial seperti youtube yang dapat diakses dengan gratis tanpa harus membayar dengan mahal. Juga, media pelatihan yang diberikan hanya dapat diakses melalui daring dan diperlukan media yang mensupport-nya yaitu melalui laptop. 

Mengingat tidak semua masyarakat memiliki laptop, dan jaringan internet yang tidak semua daerah memiliki sinyal yang kuat dan lancar, kebijakan ini dinilai kurang dapat menyasar ke setiap kalangan di masyarakat.

Dilihat dari kacamata pekerja sosial, ternyata kartu prakerja ini sudah cukup baik, karena pemerintah telah memperhatikan dampak jangka panjang, dan memperhatikan kebrlanjutan setelah pandemi ini berakhir . 

Sesuai dengan tujuan dari praktik pekerjaan sosial selain mencegah terjadinya disfungsi sosial, yaitu untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial, serta; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Tapi apakah kebijakan ini sudah cukup baik untuk dilakukan pada saat wabah melanda?

Menurut sebagian masyarakat, program ini bagus namun terkesan buru-buru, terlalu memaksa, dan malah mempersulit dikala yang sulit. Di tengah kekhawatiran, serta kecemasan akan tertular wabah, masyarakat juga harus dihadapkan dengan kebingungan serta kecemasan akan nasib mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar karena tak memiliki pekerjaan. 

Jika memang pemerintah serius dalam melakukan upgrading skills terhadap masyarakat terdampak, seharusnya berikanlah fokus materi yang tepat dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Menurut Enny Hartati, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa program kartu prakerja ini dinilai tidak efektif, alangkah baiknya dana yang telah dianggarkan itu digunakan untuk dialokasikan kembali dan berfokus pada penanganan covid-19, dan dipergunakan untuk memberikan bantuan secara langsung tergadap masyarakat terdampak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, yang menyayangkan akan program kartu prakerja ini, dan pemerintah dinilai gegabah dalam mengambil kebijakan mengatasi persoalan PHK di tengah mewabahnya pandemi. Alangkah baiknya biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dialihkan menjadi bantuan sosial.

Penulis menyarankan terhadap pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dan yang akan ditetapkan, pikirkan kembali dampaknya bagi masyarakat luas, terlebih golongan menengah ke bawah.