Dominasi Bimbingan Belajar (Bimbel): Akses terhadap bimbel menjadi faktor penentu lain. Survei Lembaga Demografi jurnal kemendikbud 2023 menemukan bahwa 72% siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi mengikuti bimbel, dibandingkan dengan hanya 8% siswa miskin. Bimbel tidak hanya menyediakan latihan soal dan materi, tetapi juga strategi khusus untuk menghadapi ujian seleksi. Ini menciptakan kondisi yang tidak seimbang, dimana sebagian siswa "diadu" tanpa bekal yang memadai.
Kesenjangan Kesiapan Psikologis dan Informasi: Selain aspek materi, siswa dari latar belakang ekonomi rendah seringkali menghadapi hambatan psikologis dan informasi. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang jalur seleksi, program studi, atau beasiswa. Dukungan dari orang tua yang minim literasi pendidikan tinggi juga memperparah kondisi ini, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kegagalan.
3. Hambatan Ekonomi Pasca Diterima: UKT dan Biaya Hidup
Permasalahan tidak berhenti pada tahap seleksi. Setelah berhasil lolos, mahasiswa dari keluarga miskin dihadapkan pada kendala ekonomi yang tidak kalah berat.
Skema Uang Kuliah Tunggal (UKT): Konsep UKT seharusnya menjadi solusi yang adil, di mana besaran biaya kuliah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Namun, dalam prakteknya, verifikasi data seringkali tidak akurat. Banyak kasus menunjukkan mahasiswa miskin terpaksa membayar UKT pada kelompok menengah ke atas karena kesalahan administrasi atau kurangnya transparansi. Beban UKT ini sering kali menjadi titik kritis yang memaksa mereka untuk mencari pinjaman atau bahkan mengundurkan diri.
Biaya Hidup yang Melonjak: Selain UKT, biaya hidup di kota-kota besar tempat PTN favorit berada menjadi beban finansial yang signifikan. Data BPS (2022) mencatat bahwa pengeluaran rata-rata mahasiswa di kota besar bisa mencapai Rp2-3 juta per bulan, sebuah angka yang jauh melebihi pendapatan sebagian besar keluarga miskin di pedesaan. Mahasiswa akhirnya harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja paruh waktu, yang seringkali berdampak negatif pada performa akademis mereka.
4. Dampak Sistemik dan Reproduksi Ketidakadilan
Ketidaksetaraan akses PTN menimbulkan dampak serius yang bersifat sistemik:
Terbatasnya Mobilitas Sosial: Pendidikan tinggi gagal menjadi mesin pendorong mobilitas vertikal. Lulusan PTN cenderung berasal dari keluarga dengan status sosial yang sudah mapan, sehingga mereka kembali ke lingkaran yang sama, sementara kelompok miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan antargenerasi.
Reproduksi Ketidakadilan: Dominasi kelas menengah-atas di PTN menciptakan lingkungan sosial yang homogen. Mereka memperoleh akses lebih besar ke jaringan profesional, informasi pekerjaan bergaji tinggi, dan peluang karir eksklusif, yang semakin memperlebar kesenjangan sosial.
Ancaman terhadap Cita-cita Konstitusi: Kegagalan ini mengancam cita-cita luhur bangsa yang tertuang dalam UUD 1945, di mana negara berkewajiban mencerdaskan seluruh rakyatnya. Jika pendidikan tinggi hanya dapat diakses oleh segelintir orang, prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara akan tergerus.
