Penulis : Kintan Rachma Juwita, Mahasiswa Administrasi Publik UIN SGD Bandung
DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dibentuk oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus, 1945. DPR RI merupakan badan legislatif negara yang bertugas dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
Menetapkan UU bersama dengan Presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap anggota dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka “Wakil Rakyat”.
Saat ini DPR RI dipimpin oleh Ibu Puan Maharani yang terpilih menjadi ketua DPR RI periode tahun 2019-2024. Beranggotakan 575 anggota yang dipilih dari 80 daerah pemilihan dari 9 fraksi yang didominasi oleh FPDIP dengan persentase 22.26%, anggota DPR RI mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ke-empat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia.
Data Ipsa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk. Bila dibandingkan dengan Jepang yang merupakan negara maju dengan pendapatan perkapita penduduk USD 46.736, gaji DPR di Jepang pertahun adalah USD 174.000 artinya hanya 3 kali lipat dari pendapatan penduduk per-kapita saja.
Pada periode 2019-2024, Krisdayanti seorang public figure dan juga menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi PDIP sempat mengutarakan pendapatannya sebagai anggota dewan. Dalam akun youtube politikus Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Senin 13 September 2021, ia menyebutkan menerima gaji pokok sebesar Rp 16 juta perbulannya, uang tunjangan Rp 59 juta setiap 1 bulan sekali, dana kunjungan daerah pemilihan Rp 140 juta setiap 8 kali setahun, dan dana aspirasi Rp 450 juta setiap 5 kali dalam setahun.
Pernyataan ini tentu saja menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak, ada yang berpendapat bahwa pernyataan tersebut wajar dan biasa saja karena memang seharusnya terbuka namun sebagian berpendapat hal tersebut tidak etis karena menyakiti hati rakyat dengan kemewahan yang dirasakan oleh wakil rakyat sedang rakyat mengalami kemiskinan. Seorang peneliti dari FORMAPPI, Lucius Karus menilai fasilitas yang diberikan untuk anggota dewan terlalu besar.
Terdapat tiga fasilitas utama yang disoroti oleh publik, yaitu rumah dinas mewah yang bertempat di Kalibata dan Ulujami, kredit mobil dengan anggaran Rp 70 juta , serta uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok yang diterima setelah selesai masa jabatan. Uang pensiunan yang diberikan dianggap terlalu berlebihan dan menambah beban negara, dengan masa jabatan hanya 5 tahun seorang anggota DPR bisa mendapatkan jaminan pensiun. Itu berarti apabila seorang anggota DPR telah habis masa jabatan pada usia 40 tahun, maka dia akan mendapatkan jaminan pensiun dari negara selama sisa hidupnya dan bisa dialih kuasakan kepada ahli waris yang sah.
Selain itu terdapat berbagai fasilitas lain seperti tiket pesawat VIP, asuransi rumah sakit VIP, asisten pribadi dan tenaga ahli. Sementara itu, ketua Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (Puskon-PP) Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa alat ukur kinerja DPR RI adalah produk hukum yang dihasilkan. Ia mengatakan bahwa kebiasaan mengulang-ulangi revisi pada periode yang sama membuktikan lemahnya legislasi.
Keterbukaan akan gaji dan tunjangan maupun fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR memang harus dilakukan, agar rakyat tahu seberapa besar pengeluaran negara untuk membiayai kinerja DPR RI selaku wakil rakyat, sehingga rakyat dapat menilai apakah pantas anggota dewan menerima fasilitas tersebut jika dilihat dengan hasil kinerjanya. Yang menjadi bahan perbincangan ialah, disaat kinerja DPR dinilai lamban dan buruk, maka terdapat pihak yang menyampaikan bahwa uang negara yang dikeluarkan untuk memfasilitasi anggota DPR tersebut terlalu tinggi.
