Permasalahan fasilitas di Indonesia salah satunya adalah belum terpenuhinya kebutuhan ruang khusus bagi pejalan kaki. Saat ini, di tengah permasalahan dimana trotoar memiliki kualitas yang tidak memadai di perkotaan besar, munculah permasalahan yang lebih kompleks di salah satu wilayah di Kabupaten Sumedang, Jatinangor yaitu tidak tersedianya jalur pejalan kaki atau trotoar.Jatinangor yang mayoritasnya dipenuhi oleh pelajar ini minim akan adanya trotoar, padahal kota ini dipenuhi oleh banyak mahasiswa. Mobilitas sebagai seorang mahasiswa setiap harinya sangatlah tinggi, ditambah dengan fakta bahwa seorang mahasiswa mampu mengahabiskan kesehariannya di luar dan mampu mengunjungi 3 sampai 4 tempat sekaligus dalam sehari.
Mirisnya, jumlah trotoar yang ada di wilayah Jatinangor masih dapat dihitung satu jari. Trotoar tersebut hanya dapat ditemukan di lingkungan kampus dan sangat disayangkan pula beberapa diantaranya keadaannya pun kurang sesuai dengan kelayakan dan harapan pejalan kaki.
Di jalan utama sendiri, hanya didapati trotoar di depan wilayah kampus. Sedangkan jalan utama lainnya seperti  Jl. Raya Jatinangor dan berbagai jalan lainnya seperti Jl. Sayang sama sekali tidak di temukan keberadaan ruang bagi pejalan kaki ini. Padahal jalan-jalan besar tersebut pastinya dilewati oleh banyak orang bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat setempat.
Miris nyatanya melihat keadaan ruang bagi para pejalan kaki ini, padahal ketersediaan trotoar juga sangat berhubungan dengan keamanan serta kenyamanan penduduk Jatinangor bukan hanya sebatas mahasiswa saja. Jalur pejalan kaki ini juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi warga sekitar dan ruang pejalan kaki memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang baik.
Di sisi lain, dengan minimnya keberadaan ruang bagi pejalan kaki ini, di Jatinangor penggunaan trotoar juga harus bersaing dengan berbagai kegiatan lainnya seperti dipergunakan sebagai lahan berjualan dan lahan parkir. Konflik antara pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor juga sering terjadi disebabkan oleh tidak tersedianya atau tidak adanya ruang bagi para pejalan kaki.
Baik dari kualitas dan kuantitas pengembangan fasilitas pejalan kaki di Indonesia belum menjadi prioritas dibandingkan pengembangan fasilitas untuk moda transportasi lainnya. Padahal tujuan utama dibuatnya trotoar atau jalur pejalan kaki sendiri untuk melindungi masyarakat dalam lalu lintas jalan dan sesuai dengan pejalan SE Menteri PUPR RI (2018) bahwa pejalan kaki harus berjalan di bagian jalan dan melintasi penyeberangan pejalan kaki.
Melihat Persoalan-persoalan tersebut, kurangnya keberpihakan pada pejalan kaki menyebabkan pejalan kaki berada dalam posisi yang lemah. Sudah sepatutnya dengan adanya keresahan ini Pemkab Sumedang tersebut mampu mencontoh kota-kota lain dengan menyediakan trotoar sehingga pemerintah daerah  tergerak untuk membangun dan menyediakan ruang bagi pejalan kaki meskipun kecil di wilayah Jatinangor.
