Lembata, sebuah kabupaten kepulauan di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 1.266,39 km awalnya merupakan bagian dari kabupaten Flores Timur. Namun karena keinginan masyarakat Lembata akan pemerintahan sendiri, yang diperjuangkan tokoh masyarakat sejak tahun 1954, pada tahun 1999 Lembata menjadi daerah otonom, berpisah dari kabupaten "induk" Flores Timur. Dan terbentuklah kabupaten Lembata.
Keinginan rakyat Lembata yang diperjuangkan para tokoh Lembata tempo doeleo untuk memiliki pemerintahan sendiri bertujuan menjadikan Lembata lebih baik, lebih maju. Inti perjuangan otonomi adalah sebuah Lembata baru. Lembata yang masyarakatnya sejahtera lahir bathin. Lembata yang tidak tertinggal dan terbelakang tetapi setara dengan daerah lain.
Lembata baru adalah Lembata yang masyarakatnya mendapat pelayanan yang baik, mudah dan cepat. Lembata yang pendidikan yang layak dinikmati oleh semua orang. Lembata yang jalannya beraspal mulus hingga ke kampung-kampung. Lembata yang listriknya menyala siang-malam. Lembata yang airnya dapat dinikmati tanpa harus berjalan berkil-kilo meter. Lembata yang kalau orang sakit atau bersalin tidak harus ditandu ke kota kecamatan.
Lalu apakah Lembata baru yang diperjuangkan itu kini telah terwujud? Setelah 22 tahun Lembata menjadi kabupaten sendiri, apakah madu otonomi itu sungguh dinikmati rakyat Lembata?
Lembata Dalam Amatan Saya
Kamis, (24/06/2021) saya berkesempatan bale leu (pulang kampung) Lembata. Menggunakan angkutan laut kapal motor Sinar Mutiara 2, saya bertolak dari Larantuka pkl.08.00 WITA. Setelah singgah sebentar di pelabuhan Weiwerang, Adonara, KM. Sinar Mutiara 2 akhirnya sandar di pelabuhan laut Lewoleba pkl. 11.40 WITA.
Sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, saya singgah sebentar di keluarga di bilangan Kota Baru dan Wangatoa. Hari itu ibu kota kabupaten Lembata, Lewoleba diguyur hujan. Walau tidak merata di semua tempat tetapi cukup untuk menyiram jalan dalam kota yang berdebu dan berlubang. Setelah mengunjungi keluarga, saya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman.
Sepeda motor saya melaju ke arah timur Lembata mnyusuri jalan negara trans Lembata. Sejak dari kota Lewoleba, jalannya sangat mulus. Aspalnya bagus. Kondisi jalan seperti ini sampai memasuki wilayah Lewolein, desa Dikesare. Selepas itu hingga Tanjung Baja, perbatasan wilayah kecamatan Lebatukan dan Omesuri, pengaspalan jalan negara ini sedang dikerjakan. Mobil-mobil drum track terlihat mondar-mandir memuat material untuk menimbul jalan. Di sepanjang jalan terdapat tumpukan material kerikil.
Memasuki wilayah kecamatan Omesuri mulai dari Tanjung Baja hingga Liang Bonoq, jalan yang sudah diaspal kini sedang dilakukan perbaikan di beberapa titik. Juga pembuatan selokan. Sementara dari Liang Bonoq hingga Balauring, ibu kota kecamatan Omesuri, jalan ini sudah ditimbun dengan material tanah. Di saat kemarau begini jalannya sangat berdebu.
Saya menghabiskan liburan selama dua hari di kampung halaman sebelum kembali ke Larantuka pada Sabtu (26 Juni 2021). Selama dua hari berada di tanah Lembata, saya menemukan bahwa Lembata tidak sedang baik-baik saja. Fakta yang saya lihat menguatkan tesis Pater Stef, SVD tentang Lembata negeri kecil salah urus. Penilaian ini berangkat dari dua hal berikut.
Pertama, persoalan pembangunan. Di Lembata banyak proyek pemerintah yang bermasalah. Ada yang mangkrak bertahun-tahun. Ada yang kualitasnya rendah. Ada yang terindikasi merugikan negara. Tidak sulit menemukan proyek-proyek demikian di Lembata. Ketika tiba di pelabuhan laut Lewoleba, kita langsung disuguhi proyek bermasalah. Di pintu masuk Lembata ini ada pembangunan jobber untuk pengisian bahan bakar minyak yang mubasir. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan jobber ini puluhan miliar. Namun hingga kini tidak bisa digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM).
Persis di samping jobber ada kolam apung yang lagi parkir. Kolam apung ini awalnya untuk pembangunan destinasi wisata jembatan titian apung dan kolam apung di pulau siput Awalolong. Namun proyek yang menghabiskan uang rakyat 6,8 miliar ini kini nasipnya tidak jelas. Pelaksanaan proyek ini sejak perencanaan hingga pelaksanaan terindikasi bermasalah. Dan kini sudah ditangani penegak hukum dan penetapan tersangka atas proyek ini telah dilakukan.
Bergerak masuk ke dalam kota Lewoleba, kita akan semakin kesal dengan model pembangunan di Lembata selama ini. Bagaimana mungkin, Lewoleba yang adalah wajah kabupaten Lembata tidak didandan dengan baik. Jalan-jalan dalam kota dibiarkan berlubang. Sampah-sampah juga berserakan di mana-mana. Kondisi ini membuat Lewoleba bagai kota tua yang tidak menarik.
Menuju ke timur, di sana ada pembangunan kantor camat Buyasuri yang bermasalah. Pembangunan kantor ini sudah dilakukan sejak 2014 namun mangkrak hingga kini. Proyek yang menelan anggaran 1,2 miliar ini secara politik sudah diselidiki oleh pansus DPRD Lembata di mana ditemukan indikasi kerugian negara sehingga pansus merekomendasikan Kejaksaan Negeri Lembata mengusut proyek tersebut.
Kedua, persoalan penyebaran Covid-19. Pandemic Covid-19 merupakan masalah global. Virus ini tidak hanya menyerang Lembata tetapi seluruh dunia. Nyaris tidak ada daerah yang luput dari ancaman virus korona. Secara nasional, trend peningkatan kasus Covid-19 semakin tidak terbendung akhir-akhir ini. Kondisi Lembata juga mengalami lonjakan kasus. Covid-19 semakin mengkhawatirkan.
Penambahan jumlah kasus positif terus terjadi. Hingga Rabu (24/06/2021) jumlah kasus positif di Lembata sebanyak 330 kasus di mana 283 telah sembuh, 35 masih rawat inap, dan 12 orang meninggal dunia (LembataNews.com,25/06/21). Merespon peningkatan kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran Nomor BU.440/1336/PEM/VI//2021 perihal pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu pelayaran rakyat antar pulau dari dan ke Lembata ditutup sejak tanggal 27 Juni hingga 14 Juli 2021.
Proyek pembangunan yang amburadul dan pandemic yang semakin mengancam tentu menjadi kecemasan bersama. Kondisi ini menunjukkan Lembata sedang tidak baik-baik saja. Untuk keluar dari problem akut ini juga tidak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Butuh peran dan partisipasi semua stakeholder dalam mengurai persoalan di Lembata sekarang.
Komponen pertama dan utama yang dituntut pertanggungjawaban adalah pemerintah. Para pejabat di Lembata telah dibiayai oleh rakyat untuk mengurus nasip mereka. Karena itu menjadi tugas mereka memenuhi kebutuhan masyarakat Lembata sebagaimana misi luhur perjuangan otonomi dulu.
Terkait situasi pandemic Covid-19, sudah menjadi kewajiban Pemerintah menghadirkan rasa aman bagi rakyat akan serangan virus korona. Karena itu pemberlakuan larangan harus disertai ketegasan dalam implementasi. Koordinasi lintas sektor perlu dibangun. Dengannya pemerintah tidak kelihatan panik dan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan.
Di atas semua itu, yang utama adalah pemberian contoh dari pejabat pemerintah dalam menjalankan aturan yang ditetapkan. Jangan sampai aturan hanya dibuat untuk rakyat biasa sementara pejabat bebas melanggarnya. Di masa pandemic korona begini pejabat jangan terlalu jalan-jalan yang hanya menghabiskan uang rakyat. Kalaupun ada urusan yang kebelet untuk harus keluar daerah, setelah pulang dari zona merah harus mengkarantinakan diri. Intinya pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus korona.
