Mohon tunggu...
Gerardus Kuma
Gerardus Kuma Mohon Tunggu... Guru - Non Scholae Sed Vitae Discimus

Gerardus Kuma. Pernah belajar di STKIP St. Paulus Ruteng-Flores. Suka membaca dan menulis. Tertarik dengan pendidikan dan politik. Dan menulis tentang kedua bidang.

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal Pilihan

Lembata Tidak Sedang Baik-Baik Saja

28 Juni 2021   14:59 Diperbarui: 28 Juni 2021   15:21 347
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gunung Ile Lewotolok dilihat dari pelabuhan Lewoleba. Dok.pribadi.

Saya menghabiskan liburan selama dua hari di kampung halaman sebelum kembali ke Larantuka pada Sabtu (26 Juni 2021). Selama dua hari berada di tanah Lembata, saya menemukan bahwa Lembata tidak sedang baik-baik saja. Fakta yang saya lihat menguatkan tesis Pater Stef, SVD tentang Lembata negeri kecil salah urus. Penilaian ini berangkat dari dua hal berikut.

Pertama, persoalan pembangunan. Di Lembata banyak proyek pemerintah yang bermasalah. Ada yang mangkrak bertahun-tahun. Ada yang kualitasnya rendah. Ada yang terindikasi merugikan negara. Tidak sulit menemukan proyek-proyek demikian di Lembata. Ketika tiba di pelabuhan laut Lewoleba, kita langsung disuguhi proyek bermasalah. Di pintu masuk Lembata ini ada pembangunan jobber untuk pengisian bahan bakar minyak yang mubasir. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan jobber ini puluhan miliar. Namun hingga kini tidak bisa digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM).

Persis di samping jobber ada kolam apung yang lagi parkir. Kolam apung ini awalnya untuk pembangunan destinasi wisata jembatan titian apung dan kolam apung di pulau siput Awalolong. Namun proyek yang menghabiskan uang rakyat 6,8 miliar ini kini nasipnya tidak jelas. Pelaksanaan proyek ini sejak perencanaan hingga pelaksanaan terindikasi bermasalah. Dan kini sudah ditangani penegak hukum dan penetapan tersangka atas proyek ini telah dilakukan.

Bergerak masuk ke dalam kota Lewoleba, kita akan semakin kesal dengan model pembangunan di Lembata selama ini. Bagaimana mungkin, Lewoleba yang adalah wajah kabupaten Lembata tidak didandan dengan baik. Jalan-jalan dalam kota dibiarkan berlubang. Sampah-sampah juga berserakan di mana-mana. Kondisi ini membuat Lewoleba bagai kota tua yang tidak menarik.

Menuju ke timur, di sana ada pembangunan kantor camat Buyasuri yang bermasalah. Pembangunan kantor ini sudah dilakukan sejak 2014 namun mangkrak hingga kini. Proyek yang menelan anggaran 1,2 miliar ini secara politik sudah diselidiki oleh pansus DPRD Lembata di mana ditemukan indikasi kerugian negara sehingga pansus merekomendasikan Kejaksaan Negeri Lembata mengusut proyek tersebut.

Kedua, persoalan penyebaran Covid-19. Pandemic Covid-19 merupakan masalah global. Virus ini tidak hanya menyerang Lembata tetapi seluruh dunia. Nyaris tidak ada daerah yang luput dari ancaman virus korona. Secara nasional, trend peningkatan kasus Covid-19 semakin tidak terbendung akhir-akhir ini. Kondisi Lembata juga mengalami lonjakan kasus. Covid-19 semakin mengkhawatirkan.

Penambahan jumlah kasus positif terus terjadi. Hingga Rabu (24/06/2021) jumlah kasus positif di Lembata sebanyak 330 kasus di mana 283 telah sembuh, 35 masih rawat inap, dan 12 orang meninggal dunia (LembataNews.com,25/06/21). Merespon peningkatan kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran Nomor BU.440/1336/PEM/VI//2021 perihal pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu pelayaran rakyat antar pulau dari dan ke Lembata ditutup sejak tanggal 27 Juni hingga 14 Juli 2021.

Proyek pembangunan yang amburadul dan pandemic yang semakin mengancam tentu menjadi kecemasan bersama. Kondisi ini menunjukkan Lembata sedang tidak baik-baik saja. Untuk keluar dari problem akut ini juga tidak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Butuh peran dan partisipasi semua stakeholder dalam mengurai persoalan di Lembata sekarang.

Komponen pertama dan utama yang dituntut pertanggungjawaban adalah pemerintah. Para pejabat di Lembata telah dibiayai oleh rakyat untuk mengurus nasip mereka. Karena itu menjadi tugas mereka memenuhi kebutuhan masyarakat Lembata sebagaimana misi luhur perjuangan otonomi dulu.

Terkait situasi pandemic Covid-19, sudah menjadi kewajiban Pemerintah menghadirkan rasa aman bagi rakyat akan serangan virus korona. Karena itu pemberlakuan larangan harus disertai ketegasan dalam implementasi. Koordinasi lintas sektor perlu dibangun. Dengannya pemerintah tidak kelihatan panik dan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan.

Di atas semua itu, yang utama adalah pemberian contoh dari pejabat pemerintah dalam menjalankan aturan yang ditetapkan. Jangan sampai aturan hanya dibuat untuk rakyat biasa sementara pejabat bebas melanggarnya. Di masa pandemic korona begini pejabat jangan terlalu jalan-jalan yang hanya menghabiskan uang rakyat. Kalaupun ada urusan yang kebelet untuk harus keluar daerah, setelah pulang dari zona merah harus mengkarantinakan diri. Intinya pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus korona.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun