Membandingkan Politik dan Kebijakan Energi Jerman dan Indonesia

Partai politik di Jerman lebih memiliki kejelasan arah kebijakan energi dan lingkungannya dibandingkan partai politik di Indonesia. Arah kebijakan energi atau lingkungan partai di Jerman bahkan mampu menghentikan sebuah koalisi pemerintahan, sedangkan kebijakan energi lingkungan partai politik Indonesia tidak pernah terekspos jelas arahnya, sehingga tidak heran bila kritik atau demonstrasi pelecehan khusus kebijakan energi dan lingkungan lebih jarang terdengar dan terbaca. 

Kepelikan Kebijakan Energi Indonesia

Bagi yang berkecimpung di dunia energi, baik itu di hulu maupun di hilir, tentu dapat melihat bahwa urusan energi bukan hanya urusan mencari sumbernya saja. Ingatkan, usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan bauran sumber bio energi melalui penanaman Jatropha Curcas alias Jarak Pagar yang berakhir tak tentu?

Usaha untuk mengembangkan bio diesel dari tanaman Jarak Pagar ini membuat presiden SBY akhir Februari 2007 menurunkan 10 Milyar bantuan kepada masyarakat Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tapi ternyata nasib dari tanaman Jarak Pagar ini 5 tahun kemudian di tahun 2012 tidak lagi terdengar.

Ternyata, petani di Grobogan memang telah menanam 1200 hektar kebun jarak pagar namun tidak bisa dikirim ke pabrik biodiesel. Karena kemudian, baru disadari bahwa antara penelitian pilot dan praktek, harusnya ada infrastruktur yang harus disiapkan, dengan kata lain ooo .... ternyata kurang pasokan.

Euforia penelitian terlalu dini di hulu membutakan studi kelayakan secara holistik sampai tingkat produksi. Nasi memang kemudian menjadi bubur, petani penanam tanaman jarak pagar ini hanya bisa gigit, pemandangan jarak pagar yang kemudian layu di ladangnya karena tak dipanen ini adalah hasil akhir sebuah studi prematur.

Elaborasi antara tujuan dan praktek kebijakan Energi di sini, tak memiliki benang merah yang jelas untuk semua pihak yang terlibat, sehingga akhirnya pun tidak happy end. Saya tidak tahu apakah arah kebijakan energi Indonesia dalam hal ini sesuai dengan arah kebijakan partai, karena di Indonesia warna partai dalam urusan energi dan lingkungan semua sama abu-abu.

Kebijakan Energi dan Lingkungan Jerman

Di Jerman urusan Kebijakan Energi dan Lingkungan bisa menjadi sangat sensitif bahkan dapat mempengaruhi Pemilu dan Politik. Mungkin, sudah dengar ya bahwa beberapa saat yang lalu Pemerintah Pusat Jerman direpotkan dalam urusan membentuk Kabinet dan Pemerintahan?

Nah, Pemilu Jerman memang sudah terlaksana di bulan Oktober 2017 dan sudah ada pula pemenang partainya. Namun, karena pemenang Pemilu hasilnya tidak terlalu gemilang, maka tidak bisa membentuk Pemerintah dan Kabinet sendirian, harus koalisi dengan partai lain.

Di sinilah semua kerepotan dimulai, awalnya pemenang Pemilu CDU (partainya Merkel) akan berkoalisi dengan 2 partai kecil FDP dan Grne. Namun, karena perbedaan Kebijakan Energi, LIngkungan dan Imigran ini membuat mereka gagal berkoalisi. 

Padahal rapatnya bukan hanya di 2 kali Coffee Morning lho tapi berhari-hari dan berjam-jam. Membuat banyak masyarakat Jerman termasuk saya, ikut penasaran dengan hasilnya, karena belum ada dalam sejarah Pemerintah Pusat Jerman terbentuk dari 3 koalisi, yang disebut Jamaika. 

Dari arah kebijakan energi dan lingkungan parpol di Jerman, SPD biasanya berkoalisi dengan Partai Hijau, karena kebijakan dan arah Kebijakan Energi dan Lingkungannya hampir searah. Sedangkan CDU dan FDP lebih mirip, sehingga tidak heran menggabungkan antara 3 partai untuk berkoalisi akhirnya berakhir gagal.

Kemudian, ganti koalisi dengan partai besar Jerman lain SPD, yang di pemerintahan sebelumnya jadi partner koalisi. Tapi SPD ini sejak sebelum Pemilu sudah gembar-gembor kapok berkoalisi dan akan menjadi oposisi saja bila nanti kalah Pemilu. Karena itu, CDU setelah Pemilu tadinya mau berkoalisi dengan 3 partai membentuk koalisi Jamaika (biasanya CDU berkoalisi dengan FDP saja tapi karena belum cukup jumlah suaranya maka mengajak partai Hijau juga). 

Eh setelah berhari-hari dan berminggu-minggu cari kesepatakatan gagal total koalisinya. Maka kemudian CDU berusaha mendekati SPD lagi, yang ogah-ogahan.

Eh ... setelah ada bujukan presiden Jerman, akhirnya SPD, dari ogah akhirnya mau juga berkoalisi dengan CDU. Seperti sudah bisa diduga, maka internal partai SPD jadi terpecah dan urusan menjadi panjang lagi. 

Tapi syukurlah, akhirnya selesai juga kerepotan ini dan sudah terlihat gelagat Kabinet dan Pemerintahan Baru Jerman akan segera terbentuk. Istilah orang Jerman untuk proses ini, ein schwerer Geburt, proses kelahiran yang sulit.

Kembali ke urusan energi, target Kebijakan Energi Jerman adalah tahun 2050 bauran pasokan listriknya 80% dari Energi Terbarukan dan tahun 2022 merupakan tahun terakhir produksi listrik bersumber dari PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Jerman, jadi setelah itu Jerman akan bebas dari energi yang bersumber dari PLTN.

Target Kebijakan Energi ini tentu bukan urusan mudah untuk negara Industri seperti Jerman. Bagaimanapun pengganti listrik dari PLTN harus diadakan, padahal listrik dari PLTN, yang hampir selama 50 tahun mengisi bauran pasokan listrik Jerman, sampai tahun 2006 masih sebesar 30% lebih, kemudian terus berkurang sehingga tahun 2016 hanya tinggal 13% saja. Dari 17 PLTN yang ada, Jerman sudah menutup 8 PLTN.

Sementara bauran dari pasokan energi terbarukan untuk produksi listrik Jerman dari 15% lebih di tahun 2007 meningkat menjadi 33% di tahun 2016. Untuk itu, arah pemerintahan Jerman yang akan datang terutama ke arah kebijakan energi dan lingkungannya akan menjadi lebih menarik untuk disimak, karena tampaknya CDU banyak memberikan ruang gerak kepada SPD.

Konservasi Energi Jerman dan Indonesia

Berkecimpung cukup lama di dunia konservasi energi Indonesia dan Jerman terutama bangunan, saya bisa merasakan betapa sulitnya para pakar energi dan lingkungan Indonesia, yang memiliki idealisme, untuk menggerus lambannya geliat energi dan perusakan lingkungan di segala bidang. 

Kesulitan ini, tidak hanya karena tidak ditunjang oleh gerak cepat aturan energi dan aplikasinya, juga tidak adanya subsidi untuk mengaplikasikan konservasi energi sehingga menjadi atraktif. 

Sebaliknya, di Jerman aturan penanganan energi bangunan Jerman saja hampir setiap 2 tahun sekali diperbaharui dan semakin ketat. Tentu saja, bagi para arsitek dan pakar energi bangunan Jerman, hal tersebut adalah tantangan yang tidak selalu menyenangkan namun untungnya selalu disertai insentif yang juga semakin menarik. 

Tahun 2010 saya masih mendengar langsung pidato Dirjen EBTKE ESDM Indonesia pak Luluk saat itu tentang visi energi 25/25. Target Indonesia di tahun 2025 demi mewujudkan kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebanyak 25%. Visi Energi 25/25 mengedepankan dua hal penting katanya, yakni upayakonsevarsi energi di sisi pemanfaatan untuk menekan laju penggunaan energi nasional dan upaya diversifikasi disisi penyediaan mengutamakan energi baru terbarukan.

Contoh mudah bahwa upaya konservasi energi di Indonesia itu sangat lamban adalah penerapan konservasi energi di bangunan saja, pembuatan bangunan hijau atau rendah energi Indonesia sudah kalah jauh tertinggal dari Malaysia, apalagi dari Singapur. Silakan dijawab kira-kira karena apa? (ACJP)