2. BAHWA PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD DILAKUKAN PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SETELAH DANA DESA DI TERIMA DI RKUD KENYATAAN YANG TERJADI HARI INI BELUM SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA TERHADAP PERSOALAN INI DIHARAPKAN PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMPERHATIKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018.
3. TERKAIT DENGAN KEGIATAN RECKLASS, DIHARAPKAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMPERHATIKAN STANDAR AKUNTANSI SERTA PEMERIKSAAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SELAIN ITUPULA TAK LUPA DISAJIKAN BERITA ACARA RECKLASS BARANG YANG AKAN DI PERUNTUKAN UNTUK MASYARAKAT, SEHINGGA TIDAK TERKESAN TERJADI PENDOBOLAN PENGANGGARAN PADA SKPD PEMBERI BANTUAN DENGAN PPKAD.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.  Atas kerja sama dan  keikhlasan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Saumlaki, 13 September 2019.
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Ketua DANIEL P AMARDUAN,S.Sos,
Sekretaris Ny. APOLONIA LARATMASEÂ
Anggota Ny. EMA LABOBAR.
