Pada awal Mei yang lalu, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merilis hasil penelitian bertajuk Analisis Pilkada Jakarta 2017 ; Perspektif Politik dan Proyeksi ke depan (dilansir oleh infonawacita.com). Ada Lima masalah krusial yang menjadi sorotan hingga menjadi perhatian publik dan berhasil dipetakan oleh P2P, yaitu : pertama, Seleksi calon yang masih bersifat sentralistik. Kedua, Media Sosial dan Media Mainstream membuata Pilkada semakin panas. Ketiga, Faktor  keamanan cenderung mengikat tekanan masa. Keempat, Pelanggaran Pilkada dan Netralitas Penyelenggara. Dan kelima, Kredilitas Lembaga Survei. Melalui forum ini, saya coba sedikit suntal sentil seputar politik kekinian di Tatar Parahyangan, Jawa Barat. Tentu, mengingat keterbatasan ruang, rasanya penulis kurang etis jika harus menjelajah terlalu jauh, detail, rinci dan panjang.
Dalam skema politik domestik, lima sorotan besar yang dirinci oleh P2P, harus dijadikan catatan tebal dan perhatian serius bagi para stakeholders yang berkepentingan memainkan peranannya di Jawa barat. Genderang poltik sudah lama ditabuh, Ini tentunya deret ukur dengan semakin menaiknya tingkat suhu, grafik dan eskalasi politik serta kesibukan para tokoh potensial dan pimpinan/elit partai politik (parpol) pengusung calon gubernur/wakil gubernur Jawa Barat.Â
Keberlangsungan para aktor politik seperti barisan kafilah padang pasir yang nampak begitu dahaga dan berburu mencari sumur air. Artinya adalah, politik praktis dalam skala domestikpun acapkali menyisakan pergulatan panjang, berliku dan berjibaku yang sarat dengan hausnya kekuasaan, karena disinilah esensi politik yang kemudian menemukan wajah dan watak aslinya, yaitu perebutan ceriuk kekuasaan. Maka publik Jawa Barat serentak membunyikan dengan kalimat Tanya penuh misteri, Siapakah Pemimpin Jawa Barat 2018 mendatang?
Harap-harap (makin) Cemas
Alih-alih sosialisasi aturan main, hingar bingar partai politik dan tebar pesonanya para figur calon, perlu juga kita waspadai, bahwa keseluruhan proses seleksi kepemimpinan politik masih ditengarai berputar-putar pada persoalan wilayah 'politik prosedur', dalam makna administratif yang sesungguhnya. Dan kita tahu, bahwa kapasitas, integritas dan kapabilitas figur belum menjadi tolok ukur dan pijakan penting. Katakanlah, misalnya, tokoh sekaliber Ridwan Kamil (Walikota Bandung/Akademisi), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta/Golkar) dan Dedi Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat/Artis) dengan popularitas tinggi dan berpeluang terpilih di satu sisi, dan parpol dengan raihan kursi yang gemuk di sisi lain nampaknya cenderung 'berbagi air' yang sama dalam kancah pemilihan gubernur. Alih-alih kesamaan visi misi, platform perjuangan partai dan aroma ideologi menjadi alat bakar bagi elit parpol domestik untuk lari sekencang mungkin bagaimana mengawinkan sederet calon untuk direstui 'orang pusat' hingga terciptalah bangunan koalisi, maka disinilah harapan calon dikonstruksi sedemikian rupa dengan tingkat kecemasan yang fluktuatif.
Banyak bertebaran tokoh potensial berburu dan diburu parpol, deretan tokoh tersebut misalnya ; Bima Arya (Walikota Bogor/PAN), Rieke Diah Pitaloka (DPR RI/PDI Perjuangan), Puti Guntur Soekarno (DPR RI/PDI Perjuangan), Ahmad Syaikhu (PKS), Netty Heryawan (PKS), UU Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya/PPP), Abdullah Gymnastyar/Aa Gym (Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid), Agung Suryamal (Pengusaha/Ketua Kadin Jabar), Mulyadi (DPR RI/Gerindra), Desi Ratnasari (DPR RI/PAN), Dede Yusuf (DPR RI/Partai Demokrat), Iwa Karniwa (Birokrat/Sekda Jabar), dan lain-lain. Deretan tokoh ini acapkali dibidik para elit parpol, tak ketinggalan juga di inventariasi masuk dalam radar lembaga-lembaga riset lokal, tak terkecuali media massa pun sangat setia mengangkat.mereka ke ranah publik.Â
Yang menarik untuk kita catat dan renungi adalah para aktor dilevel pimpinan parpol seringkali melakukan impase politik ganda yaitu membatasi ruang gerak para tokoh sambil mengincar dan memperomosikan tokoh potensial yang lain, yang diyakini bisa diterima oleh calon pemilih. Partai politik menjelang kontestasi pilkada relatif miskin inovasi dalam hal merumuskan standar kualifikasi objektif tentang calon yang dipinang. Ambivalensi politik semacam ini acapkali melahirkan sikap keraguan, bimbang dan galau tidak saja bagi internal parpol, tapi bagi para tokoh/calon yang telah matang mempersiapkan dirinya untuk sungguh-sungguh bertarung diperhelatan politik pilkada. Timbulnya friksi dan konflik panjang di internal parpol juga memberikan kontribusi besar bagi calon potensial yang secara psikologis Harap-harap (makin) Cemas.
 Zigzag Politik
Tradisi meminang yang berubah-ubah dalam kurun waktu yang pendek, kita pahami sebagai zigzag politiknya para aktor politik. Meskipun memang sulit kita temukan dalam literasi politik yang bisa menjelaskan kultur saling meminang dalam seleksi kepemimpinan politik begitu rapuh dan longgar. Di negara lain, calon pemimpin sudah dipupuk dan disiapkan sejak awal, dibina dan dibesarkan parpol lewat serangkaian aktivitas beserta instrument-instrumen politiknya, dan diujungnya adalah tinggal meyakinkan pimpinan parpol dan konstituen sebelum sang tokoh benar-benar dinominasikan sebagai kandidat dari sebuah partai politik.Â
Ini dilakukan karena preferensi politik sang calon telah terbangun lama sejak awal lewat aktivitasnya dalam bidang politik. Jika masa pencalonan tiba, parpol tidak perlu lagi sibuk mencari "pengantin", sebab sejak awal ia sudah mendisain dirinya pada track yang akan membawanya pada gerbang pemilihan (gate of election). Karena sejatinya, kerja atau aktivitas politik yang secara terus-menerus digerakkan mesin partai adalah rangkaian panjang dari seleksi alamiah bagi seorang kader partai. Sehingga kemudian, ketika masa pencalonan itu tiba waktunya, parpol tidak perlu lagi menengok kiri kanan, berjalan maju mundur alias zigzag, melainkan fokus mendorong kader, baik internal maupun outsider party.
Kehadiran kuktur saling meminang calon merupakan refleksi dari sebuah iklim dan proses kaderisasi dalam tubuh parpol yang diam-diam sengaja tersumbat, kerja politik yang masih menggunakan pola "selera pusat", dan relasi institusional antara parpol dan sumber daya politik yang masih terfragmentaris. Ketiga aspek ini yang kemudian menjadi problem akut, jika dipelihara terlalu lama dan langgeng tentu ini tidak akan sehat bagi perkembangan parpol dan demokrasi ke kita depan.
