Sampai saat ini proses penyusunan undang-undang omnibus law Cipta Lapangan Kerja masih belum menemui titik akhir. Dari draf yang sudah disusun, tampaknya belum mengakomodasi seluruh suara buruh.
Nasib buruh, misalnya, dalam draf perundangan-undangan tersebut masih menjadi polemik ketika pendapatan mereka akan dibayarkan per-jam. Jika disederhanakan, bagi buruh yang ingin mendapat upah layak maka akan memperpanjang jam kerja mereka.
Selain tentang polemik RUU Cipta Kerja, masih ada konten menarik lainnya yang menjadi pilihan:Â
1. Tantangan RUU Cipta Kerja
ilustrasi Omnibus Law (sumber: Shutterstock via kompas.com)
Dengan banyaknya peraturan yang menghambat masuknya investasi, sepertinya Pemerintah Indonesia bermaksud mengadopsi omnibus law sebagai salah satu jalan keluarnya yang mungkin bisa diambil. (Baca selengkapnya)
2. GoPay Sudah Bisa Bayar SPP, Bagaimana Aplikator Lain?
Ilustrasi GoPay. (Sumber foto: Riau Barometer)
Semoga apa yang dikembangkan oleh Gojek dapat terus menular ke layanan aplikasi lainnya untuk bersama menunjang dunia pendidikan. Pasalnya, layanan GoBills ini memberikan efektif dan efisiensi bagi orangtua siswa. (Baca selengkapnya)
3. Bentrok Bonekmania dan Aremania, Bukti Tidak Mudah Mencari Tempat Netral Pertandingan
Sejumlah rangka kendaraan setelah terbakar saat bentrok antara pendukung Persebaya dan Arema dalam semifinal Piala Gubenur Jawa Timur 2020 di Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (18/2/2020) (Kompas.com)
Naas betul, warga Kota Blitar mendapat hal tidak mengenakkan pada Selasa, (18/09/2020) lalu: terjadi betrok antar-suporter Bonekmania dengan Aremania. Aksi lempar batu hingga perusakan kendaraab tak bisa dihindarkan meski pertandingan Derbi Jatim sudah dijadwalkan tanpa suporter. (Baca selengkapnya)
4. "Miss Americana", Tentang Karier, Musik, dan Cerita Kehidupan Taylor Swift yang Menggugah
5. Salah Tik dan Akuntabilitas Pejabat Publik
Gambar oleh Steve Buissinne dari pixabay.com
Lucu sekali, dokumen sekaliber RUU rupanya masih bisa salah ketik. Dokumen tersebut padahal sudah melalui tahap birokrasi yang sedemikian rupa. Apakah keliru, misalnya, jika kita meragukan akuntabilitas para pejabat publik yang terlibat? (Baca selengkapnya)
