Sampai saat ini masalah data kependudukan Negeri Indonesia yang sangat kaya ini belum tuntas juga. Padahal data kependudukan merupakan sarana paling vital untuk mengetahui kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa. Dengan data kependudukan kita bisa tahu berapa jumlah penduduk, berapa yang sejahtera, berapa yang miskin, berapa yang kerja/nganggur, berapa yang sekolah, tahu keadaan kesehatan, tingkat kriminalitas dll. Tapi masalah itu belum selesai hingga sekarang. Termasuk program E-KTP yang sedang digulirkan dan telah menghabiskan trilyunan rupiah, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang sulit untuk ditolelir (bila dibandingkan dengan dana yang sudah dialokasikan).
Apa yang dapat kita simpulkan dari kondisi ini? hal ini menunjukkan bahwa belum berfungsinya birokrasi kita, pemerintah ada tapi seperti tidak ada. Mengapa ini bisa terjadi? karena para pemimpinnya tidak memberikan teladan kepada kebaikan. Presiden dan para menterinya masih bicara hanya sebatas retorika.
Kalo pemerintah serius mau memajukan negeri ini, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah pendataan seluruh Warga Negara Indonesia. Data harus up to date. Karena kita tidak mungkin bisa bicara tentang tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pengangguran dll kalo datanya masih belum jelas. Karena objek pembangunan adalah rakyat yang sejahtera. Jelas dalam UUD disebutkan bahwa Negara menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Kalo datanya saja masih amburadul apa yang menjadi standarisasi tentang kemajuan rakyatnya. Jadi data yang dikeluarkan oleh birokrasi/pemerintah sekarang tentang kesejahteraan rakyat masih belum valid, data tanpa dasar yang jelas.
Kita tentu bertanya2 mengapa dengan dana yang besar tapi pelaksanaan program E-KTP tidak berjalan lancar. Ada apa? apa memang suatu kesngajaan agar data kependudukan tidak pernah tuntas karena banyak pihak2 yang diuntungkan, terutama untuk permainan politik yang kotor dan keuntungan pihak2 tertentu lainnya. Seharusnya program E-KTP ini melibatkan instansi yang sudah biasa melakukan pendokumenan yang baik misalnya dengan melibatkan BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang sudah merata hingga pedesaan diseluruh indonesia. Bukankah BRI sudah on-line dan sarananya juga sudah lengkap? sehingga kita yakin pendataan bisa lebih baik. Jadi ada kerjasama antara pihak kelurahan/kecamatan/depdagri dengan BRI (misalnya). Tentu saja BRI akan mau jika dilibatkan karena BRI juga dibawah kendali pemerintah. Jika ini dilakukan maka masalah yang sekarang timbul tentu tidak terjadi dalam masalah pendataan kependudukan.
Betapa banyak keuntungan yang kita peroleh jika program E-KTP ini berjalan dengan baik. Penduduk indonesia akan terdata dengan baik, sehingga masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan, sampai dengan masalah kriminal dll dpat dengan mudah terdeteksi dan dapat segera diatasi. Sudah saatnya birokrat (aparat pemerintah) pro aktif datang kepada rakyatnya, kunjungi rakyat door to door apa kebutuhan warganya. Yang belum punya identitas (Akte lahir/ KTP) segera buatkan dengan gratis. Jadi warga merasa terhormat sebagai bagian bangsa ini. Bukan seperti sekarang ini, rakyat dibuat bingung dengan berbagai aturan, data E-KTP salah untuk diperbaiki susah, berobat ke RS susah, sekolah berkualitas susah, cari kerja susah, sudah kerja gaji sesuai standar susah. Seharusnya semua sarana kebutuhan pokok disiapkan pemerintah. Warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Solusi yang baik untuk mengatasi masalah data kependudukan adalah ada kemauan yang baik dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, menghormati hak2 rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat. Semua ini bisa terlaksana jika para pemimpin/aparat pemerintah hidup dalam kesederhanaan. Dengan kesederhanaan aparat pemerintah lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakatnya daripada diri maupun kelompoknya. Kita tentu mengharapkan pemerintah yang seperti ini, pemerintah yang pro masyarakat dalam pelayanan publik. Bagaimana solusinya? pilih pemimpin yang sederhana maka rakyat pasti akan sejahtera, karena pemimpin yang sederhana tidak butuh fasilitas yang macam2, yang selalu dipikirkan oleh pemimpin yang sederhana hanyalah rakyat ... rakyat.... dan rakyat. Pemimpin tersebut selalu berpikir dan bertindak "Bagaimana agar rakyatnya bisa sejahtera". Kita berharap segera datang Pemimpin/Presiden yang sederhana, dan mampu mensejahterakan rakyatnya, aamiiin