Mohon tunggu...
Toto Priyono
Toto Priyono Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kamu bintang besar! Apa yang akan menjadi keberuntungan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat Anda bersinar? -Friedrich Nietzsche-

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Gus Dur, Bintang Kejora, dan Pancasila

1 Juli 2022   18:45 Diperbarui: 1 Juli 2022   19:00 438
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam perjalanannya pancasila memang banyak mengandung tafsir dan akan tetap pada multitafsir, tetapi tafsir itu bukan tidak ada benang merah yang dapat dijadikan acuan memkanai pancasila.

Maka dari itu kedewasaan pancasila sebagai filsafat hidup bernegara terletak pada pola berpikir warga Negara Indonesia, yang itu di implementasikan oleh pemimpin dan lembaga Negara Indonesia di jadikan kebijakan.

Selama Indonesia berdiri tafsir terhadap pancasila sendiri tergantung pada pemerintahan yang berkuasa. Bahkan semangat pancasila tidak jarang dilakukan justru untuk melegitimasi kekuasaan pada pemerintahan Negara.

Yang jelas, pancasila sebagai sebuah kebijaksanaan bernegara melampaui itu, ideology, politik, ekonomi, dan konstitusi, yang mana pancasila mengedapankan hak-hak kemanusiaan dan langkah yang beradab bagi manusia untuk hidup bersama perbedaan sesuai dengan adab dan moralitas menjadi manusia.

Saya ingat bagaimana langkah Gus Dur sebagai presiden dan negarawan serta guru bangsa, yang menurut saya pengetahuan dan kepemimpinnnya mengamalkan pancasila dengan sangat baik dalam hal kebijakan politik dan demokrasi.

Pada saat Gus Dur menjabat, dirinya memperbolehkan warga Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora, yang menjadi semangat berpolitik warga papua, yang penting tidak boleh di atas bendera Indonesia sebagai tujuan dari sakralisme berbangsa dan bernegara, menganut filsafat pancasila yang "berbikneka tunggal ika".

Selain itu Gus Dur juga meresmikan agama Konghucu, yang saat itu keberadaannya belum secara resmi diakui Negara, juga berarti keerbukaan pada agama-agama yang belum diakui secara konstitusi sebagai hak warga Indonesia memeluk secara bebas agama masih terbuka untuk agama apapun di Indonesia.

Saya sebagai orang yang meyakini dan mencintai pancasila, bagaimana tafsir ulang atas butir-butir pancasila memang haruslah berubah sesuai konteksasi jaman yang juga terus berubah.

Selayaknya tafsir, tentu itu dilakukan tanpa menggati inti tujuan pancasila. Tetapi formulasi bagaiamana mampu mencapai tujuan pancasila wajib diwujudkan secara bersama-sama yang dilakukan secara bersama-sama pula oleh seluruh masyarakat indonesia.

Maka dihari yang mana pancasila dilahirkan sejak 1 Juni 1945 sampai dengan hari ini tahun 2022, bagaimanakah kita sebagai warga Negara Indonesia, pengamal dari pancasila akan membawa pancasila?

Selanjutnya, apakah ditahun 2022, yang mana tema besar pemerintah Indonesia dan kita yang ingin membawa nama besar pancasila untuk turut membangun peradaban dunia sudah perlu dan harus dilakukan membawa filsafat pancasila kepada dunia?  

Pancasila yang harus dirawat, pancasila harus terus diyakini, dan pancasila harus terus digali serta dicintai. Bagaiamana mencapai tujuan bersama tetap berpacu pada "pancasila" sebagai filosofi dasar terbentuknya negara Indonesia perlu terus dikaji.

Ditambah dengan era keterbukaan informasi, keterbukaan masyarakat pada pergaulan dunia lewar kecanggihan tekonologi yang mana sudah tidak ada sekat bahasa, budaya dan lain sebainya, sudah sepantasnya pola pikir serta pola perilaku masyarakat termasuk Indonesia juga harus berubah dan berbenah.

Tafsir akan pancasila sebagai dasar dari argument masyarakat Indonesia bersosial terhadap dunia juga harus semakin kuat, yang mana kedewasaan pancasila menjadi filsafat Negara Indonesia yang ramah, toleran, dan berkemanusiaan dapat diwujudkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

Sebab dibalik majunya peradaban dunia, masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada pola-pola prilaku penduduk dunia yang juga banyak menuai ketidaksetujan dikarenakan adat budaya yang berbeda atau juga orentasi hak hidup yang berbeda.   

Sebagai pengaakomodir perbedaan yang ada baik dalam etnik, suku, serta social-budaya dan kemanusiaan peran pancasila bagi keberlangsungan Negara Indonesia yang majemuk memang sudah sangat tepat, yang mana ide-ide dari pancasila karena kemajemukannya dapat juga mengakomodir seluruh penduduk dunia.

Maka dari itu pancasila harus semakin dewasa di Indonesia terlebih dahulu bawasannya; "Ketika sudah mengakui pancasila , ada nilai yang tidak dapat ditawar sebagai hak tolerasi sesama manusia sebagai warga Negara Indonesia".

Katakanlah dalam sila pertama pancasila; kepercayaan terhadap ketuhanan yang maha esa itu diperuntukan untuk masyarakat Indonesia berlatar belakang apapun tidak boleh menganggu siapa pun masyarakat untuk beragama dan memeluk agama apapun, begitupun sebaliknya dan itu sangat jelas.

Yang kedua adalah; kemanusiaan yang adil dan beradab, bawasanya harus ada keadilan untuk kemanusiaan yang mana hak-hak hidup harus dihormati sebagaimana adab yang harus dipegang teguh sebagai manusia.

Ketiga adalah persatuan Indonesia, yang mana ketika masyarakat setuju mengakui bangunan nasionalisme, satu kebijakan ekonomi, politik, dan sebagainya ya itu tidak lagi dapat ditawar di dalam pancasila sebagai filsafat berbangsa dan bernegara.   

Namun di dalam sila ke empat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan ruang pada demokrasi rakyat, yang mana rakyat juga punya kendali atas politik dan system ketatanegaraan, yang mana itu harus melalui musyawarah bersama dalam menentukan jalannya sebuah Negara.

Kelima; keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia itu berarti siapapun yang menjadi pemimpin suatu Negara dalam mengambil kebijakan harus adil, tidak peduli dengan ideology apapun sebuah Negara itu dijalankan atas izin rakyat, segala bentuk kebijakan harus adil bagi semua rakyat Indonesia.

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun