Mohon tunggu...
Toto Priyono
Toto Priyono Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kamu bintang besar! Apa yang akan menjadi keberuntungan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat Anda bersinar? -Friedrich Nietzsche-

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mahfud MD Tepat, Sinetron "Ikatan Cinta" Salah, Pengkritiknya?

16 Juli 2021   15:43 Diperbarui: 16 Juli 2021   16:47 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ilustrasi: CNN Indoneisa.com

Seperti diungkapkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang berdalih bahwa ada musuh berbeda yang dihadapi di masa PPKM Darurat ini dibandingkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Musuh itu bernama varian Delta dari terus bertrasformasinya Covid-19.

Memang bagi saya, PPKM itu tidak aneh dan mungkin merupakan langkah yang benar harus dilakukan pemerintah untuk menurunkan laju angka positif covid yang terus merajalela dinegari ini.

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa pemerintah seharusnya sudah tahu konsekwensi yang harus dihadapi, PPKM jelas banyak orang akan rugi secara ekonomi. Belum dengan masyarakat yang saat ini masih mempertanyakan covid-19, apakah PPKM ini tidak akan menimbulkan resisten dikalangan masyarakat itu sendiri?

Yang jelas, tentu semua kebijakan pemerintah tetap akan menuai pro dan kontra, tetapi kita sebagai warga Negara yang baik menurut anjuran pemerintah adalah hal yang melegakan disamping kita harus ngotot-ngotot menentangnya.

Untuk itu pemerintah harus sadar, bawasannya segala sesuatu yang mengundang konsekwensi harus ditanggulangi dengan baik konsekwensinya. Pembatasan social, berarti ada orang yang dirugikan dan pemerintah harus secara konsisten perhatian terhadap masyarakat yang dirugikan itu.

Contohnya adalah jika memang ada bantuan ekonomi dari Negara untuk covid-19, ya didistribusikan secara merata dan jujur. Jangan disunat bantuan itu apalagi dikorupsi secara gede-gedean yang akhirnya juga akan merugikan masyarakat kembali.

Karena praktis, ekonomi yang krisis, bantuan covid-19 terus mengalir, bila APBN Negara habis lalu hutang kembali, siapa yang menanggung beban? Negara bukan? Dan siapa dibalik Negara, bukankah tetap rakyat juga?

Kasus covid-19 saat ini tidak dipungkiri di Indoneisa selama beberapa pekan terakhir terus mencatat rekor kenaikan kasus. Positif Covid-19 harian per Kamis (15/7) bertambah 56.757 kasus.

Jadi, jumlah total warga yang terpapar Virus Corona di Indonesia sudah mencapai 2.726.803 orang. Selain itu, kasus kematian bertambah 982, sehingga secara kumulatif kasusnya menembus 70.192 orang dikutip dari CNN Indoneisa.com.

Maka dengan kasus postif Covid-19 itu sendiri yang semakin melonjak, dan juga PPKM yang terus digalakan oleh pemerintah, benarkah PPKM itu wajib kita ikuti untuk kesehatan dan keselamatan kita?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun