Sekalipun jabatan mentri sudah transaksi politik sebelumnya, dimana Gerindra sendiri masuk koalisi pemerintah Jokowi mendapatakan porsi dua mentri, tetapi untuk pemulihan nama baik sangat perlu bagi Gerindra dimata publik.
Edhy Prabowo sendiri menjadi mentri menyusul Prabowo Subianto yang menjadi mentri pertahanan di era pemerintahan Jokowi-ma'aruf 2019-2024 dari Partai Gerindra.
Dengan kasus korupsi Edhy Prabowo sebagai mentri KKP, Gerindra tidak mengambil jatah mentri KKP lagi dan mengakui kesalahan pada public atas korupsi yang dilakukan kadernya Edhy Prabowo.
Di situlah Gerindra akan direspon positif lagi oleh publik, bawasannya Gerindra  tidak silau dengan jabatan dan akan terus berbenah berkaca dari pengalaman korupsi yang dilakukan kadernya sendiri.
Untuk itu keberanian Gerindra untuk tidak mengambil jabatan yang ditinggalkan Edhy Prabowo di kementrian kelautan dan perikanan. Saya kira akan menjadikan respon positif publik pada pembenahan citra dari partai Gerindra yang hancur akibat kadernya korupsi Edhy Prabowo. Namun jika Gerindra tetap ngotot itu adalah jatah politiknya yakni ada 2 kader yang harus menjadi mentri diera pemerintahan Jokowi-Ma'auf.
Di situlah respon publik akan semakin hancur untuk partai Gerindra, bahkan pada Prabowo Subianto yang menjadi ketua umum partai Gerindra.
Kasus korupsi yang menjerat kader Partai Gerindra secara praktis akan menurunkan elektabilitas Gerindra. Bahkan disampaikan oleh Arief Poyuono salah satu kader Gerindra, adanya kader Gerindra terjerat kasus korupsi.
Ia menilai akan menamatkan cita-cita Prabowo Subianto menjadi presiden republic indonesia. Sebab bagaimanpun Prabowo Subianto adalah ketua umum partai Gerindra yang digadang-gadang sebagai capres potensial 2024.
