Setiap seorang pejabat publik yang memegang kendali jabatan, apa yang dibanggakan adalah karya dalam masa kepemimpinannya.
Pejabat publik itu sendiri yang menggagas sebuah ide pembangunan infrastruktur negara atau orang lain dalam pemerintahan, jelas itu bukanlah soal.
Karena program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kepemimpinan siapa, itulah yang akan terekam baik oleh ingatan publik. Bahwasanya karya tersebut selalu melekat padanya sebagai karya dari bentuk kerja saat memegang kendali jabatan publik.
Seperti tugu peti mati corona di DKI Jakarta dan jaring-jaring penutup Kali berwarna Hitam di Jakarta, tentu sangat melekat sekali itu adalah karya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Entah efektif sebagai karya monumental atau tidak karya tersebut publiklah yang menilai kebermanfaatnya dari setiap pembangunan.
Terlepas dari suatu pembangunan itu adalah proyek strategis pemerintahan nasional atau pemerintahan daerah yang digagas sejak lama seperti Jalan Tol dan lain sebagainya dalam balutan obyek vital nasional.
Ketika memang dalam jalannya pemerintahan tersebut tidak konsisten menuju ke arah perwujudan pembangunan yakni merampungkan "bangunan" gagasan tersebut, saya kira tidak ada bedanya karena hanya sekadar wacana dan tidak akan menjadi apa-apa.
"Gagasan yang tidak kunjung dikerjakan adalah omong kosong yang berlaku saat itu juga meskipun dalam wacananya menjadi proyek strategis nasional atau daerah sebagai embel-embelnya".
Maka tidak dipungkiri rampungnya Tol Trans Jawa yang di bangun di era presiden Joko Widodo menjadi tonggak citra prestasi Jokowi, nantinya jika dirinya ada dalam masa purna jabatan sebagai presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu pembangunan insfrastrukur negara sedikit banyaknya adalah buah dari kepemimpinan yang konsisten itu yang saya benarkan.
Saya memang bukan sedang membela Joko Widodo dengan prestasi Jalan Tol-nya dan pembangunan lain seperti Jalan lintas Kalimantan dan Papua, serta waduk-waduk irigasi di berbagai daerah untuk pertanian dan pengendalian banjir.
Tetapi sebagai langkah apresiasi terhadap konsistensi pembangunan itu sendiri yang mungkin harus di contoh siapa pun Presiden Indonesia di masa depan.
"Karena pembangunan adalah berbicara manfaat dan terwujudkan, bukan seberapa ide-ide digagas tetapi minim tindakan yang berakhir tanpa ada wujud apa-apa dari pembangunan".
Terpilihnya Jokowi sebagai presiden kembali di periode 2019-2024, tentu dirinya ingin merampungkan tunggakan-tunggakan ide-ide pembanguan infrastruktur apa yang belum dibangunya tertunda di masa kepemimpinan sebelumnya periode 2014-2019.
Memang sebagian pembangunan Jalan Tol lintas Sumatra pembangunanya tetap jalan. Mengingat fungsi dan adanya infrastruktur tersebut mendesak untuk ada karena mengingat kebutuhan transportasi lintas nasional.
Tetapi dengan pembangunan lainnya seperti karya monumental pemindahan ibu kota baru indonesia karena adanya pengalihan anggaran untuk covid-19 dan pemulihan ekonomi, membuat pembangunan ibu kota baru itu tertunda.
Jika masa pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19 terus membebani negra, saya kira pembangunan ibu kota baru tidak akan rampung memenuhi target Jokowi 2024, dan dapat diresmikan pada era kepemimpinannya.
Itu pun jika ekonomi tidak ada kepastian pasca covid-19 dan masih terjadi pelambatan ekonomi negara beberapa tahun ke depan. Sektor pemulihan ekonomi masih butuh ditopang anggaran negara dalam menanggulanginya. Jelas ekonomi Negara lebih penting dari pembangunan infrastruktur ibu kota baru.
Tidak menutup kemungkinan terget pekerjaan pembangunan yang sudah ada dan berjalan pasti molor karena ditunda pandemi covid-19 dan ketidakpastian ekonomi negara. Bisa terjadi proyek pemindahan ibu kota akan mangkrak itu bukan sesuatu yang mustahil.
Oleh sebab itu pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan yang digadang-gadang sebagai tonggak citra karya monumental Jokowi di masa kepemimpinannya sebagai seorang presiden terancam berkahir nahas akibat pandemi yang tertunda pekerjaanya.
Tambah nahas lagi jika memang pandemi terus berlangsung menghancurkan ekonomi sehingga membuat negara Indonesia krisis dan devisit anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Bukankah tidak mungkin di pemerintahan Jokowi saat ini mengingat keadaan Negara: ibu kota baru tetap dilanjutkan pekerjaan pembangunannya?
Ibu kota baru jika tidak rampung dimasa Jokowi, bisa terjadi di pemerintahan berikutnya bukan menjadi program prioritas utama. Jika memang mega proyek ibu kota tersebut tidak benar-benar terwujudkan citra Jokowi sebagai penggerak menyonngsong ibu kota baru bukan saja nahas tetapi tragis.
Saya berharap ibu kota baru tidak seperti kasus hambalang yang mangkrak anggarannya karena di korupsi. Meski sama-sama ber lebel mega proyek, tetapi Proyek hambalang dan Ibu Kota baru berbeda kontesknya.Â
Bila hambalang di korupsi, proyek ibu kota mangkrak karena anggran dialihkan penanganan ekonomi dan corona. Maka dari itu meski belum tentu rampung di masa pemerintahan Jokowi, proyek ibu kota harus terus dilanjutkan oleh siapapun pemegang tampuk kekuasaanya kelak supaya tidak seperti hambalang.
Bukankah proyek tersebut dapat saja mangkrak ketika pemerintah berikutnya tidak mau melanjutkan pembangunan ibu kota baru itu? Kita tunggu saja konsistensi penganti Jokowi 2024 mengingat pentingnya pemindahan ibu kota baru mengurai kepadatan kota Jakarta.
