Selasa lalu 12 july 2001 dalam rubrik ekonomi KOMPAS, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) meminta presiden untuk mencabut subsidi BBM (Bahan Bakar minyak). Dalam berita itu dikatakan bahwa dana subsidi akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.
“kami melihat subsidi negara untuk BBM sudah sangat besar sehingga harga BBM perlu dinaikkan secara wajar. Dan presiden merespon dengan berjanji untuk mengambil keputusan mengenai hall tersebut dalam waktu dekat”ini dikatakan oleh Erwin Aksa , ketua HIPMI dalam jumpa persnya. Erwin juga menambahkan bahwa subsidi BBm sangat membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja negara) sehingga menekan anggaran untuk belanja modal.ini akan membatasi pembangunan infrastruktur dan mengurangi dunia usaha.
ðPenjelasan ketua pengusaha muda ini sangat jelas bertujuan untuk mengedepankan kepentingan para pengusaha saja. Ia menjelaskan bahwa subsidi BBM menekan APBN sehingga mengurangi belanja modal.
Kalau kita lihat secara jelas dalam berita media beberwapa waktu lalu tentang beberapa daerah ditengarai bangkrut dijelaskan bahwa ketidaksanggupan pemerintah mengatur dan menggunakan anggaran dengan bijaklah yang membuat APBN habis untuk belanja pegawai saja. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa persentase penggunaan anggaran pemerintah masih lebih banyak untuk belanja pegawai. Ini menggambarkan bahwa penyusunan dan penggunann APBN belum menyentuh sendi kehidupan pembangunan dan masyarakat, baru untuk mendandani pemerintah saja. Inilah yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah maupun di pusat.
ðPenjelasan ini juga tidak mempertimbangkan dampak pencabutan subsidi terhadap masyarakat kecil yang masih menggunakan BBM dalam kehidupan sehari-harinya. Logika konkret saja jika subsidi BBM dicabut berakibat:
1.harga BBM akan melonjak – biaya pengguna kendaraan (roda 2 : biaya masyarakat menengah) naik / tarif angkutan umum naik – daya beli masyarakat menurun
2.harga BBM akan melonjak – harga sembako naik (biaya melaut nelayan naik -membuat nelayan tidak sangggup melaut) – (akibat daya beli masyarakat menurun, sembako tidak terbeli) – masyarakat kurang gizi => timbul masalah-masalah kesehatan, pendidikan dll yang diakibatkan
Pencabutan subsidi ini akan menjadi masalah serius di kalangan masyarakat miskin. Pasalnya 25,3 % masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah sekitar 31 juta jiwa dalah nelayan. Pastia ada juga pedagang pasar dan sebagainya.
Dalam berita tersebut juga dikatakan pemerintah mengalami dilema dalam menetapkan kebijakan BBM saat ini. Jika tanpa pengendalian konsumsi dan harga BBM, anggaran subsidi BBM diperkirakan akan melonjak menjadi Rp. 120,8 triliun dari target awal sebesar Rp 95,9 triliun.
Kalau Masalah Anggaran, pertanyaanya : kenapa BBM yang harus diotak atik? Selama ini kita tahu bahwa penerimaan pajak di
Safii Maarif dalam orasi Kebangsaannya pernah mengatakan bahwa pernah seorang Jenderal Polisi mengatakan bahwa penerimaan pajak yang masuk ke kas negara hanyala 20%, lalu 80% nya kemana?hayo siapa yang bisa jawab,,,,,....
