Kebijakan Pemberhentian Perangkat Desa Yang Lemah Berimbas Pada Bongkar Pasang

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "Perlunya Kejelasan Status Perangkat Desa Sebagai Pelayan Publik" sehingga ada sedikit persamaan narasi, namun dalam tulisan ini lebih berfokus pada masih lemahnya kebijakan pemberhentian Perangkat Desa secara Nasional dan menyebabkan mudahnya bongkar pasang. Untuk itu perlunya kebijakan yang kuat di tingkat Nasional.