Coba Triawan perhatikan, baru kali ini terjadi, investor di bursa tidak mengapresiasi kenaikan keuntungan yang spektakuler. Ini terjadi Jumat (28/5) lalu, saat PT Telkom (Tbk) mengumumkan kenaikan keuntungan sebesar 11,7% (Rp 20,8 triliun).
Harusnya kenaikan itu menjadi kabar gembira bagi bursa apalagi Desember tahun lalu Menteri BUMN menyebut bahwa laba BUMN sepanjang tahun itu merosot sekitar 60%.
Telkom menjadi pelipur karena  keuntunganNya mengkompensasi kemerosotan yang dialami BRI (turun 43,05% menjadi Rp 18,66 triliun), Bank Mandiri (turun 37,7%, menjadi Rp17,1 trillion), dan BNI (turun 78,8% menjadi Rp 3,3 triliun), PLN (Rp 5,9 triliun), Pertamina (Rp 14 triliun).
Namun alih-alih melesat,  ia malah  disambut dengan aksi jual setelah RUPS membacakan surat pemegang saham dwiwarna yang merombak susunan pengurus yang dipercaya pasar sebagai The Winning Team. Sahamnya langsung memerah.
Berhasil, Malah jadi Rebutan
Prestasi Telkom sepanjang 2020 memang kinclong. Keuntungannya melesat bukan karena pandemi yang memaksa netizen bekerja dari rumah menggunakan paket data.
Sebab kendati kebutuhan internet meningkat, pendapatan hanya naik 0,7%. Penyebanya adalah murahnya harga paket data Indonesia yang telah terdisrupsi oleh kompetisi. Sementara pendapatan premium TLKM di sektor enterprise dan perkotaan hilang karena banyak kustomer yang  tutup.
Ada indikasi, kenaikan keuntungan itu cerminan dari berhasilnya transformasi. Dari Telco Company, Telkom bergeser menjadi Digital Company yang berhasil menghemat biaya operasional.  Streamlining (pemangkasan anak perusahaan)  dan arah  strategi yang diubah dari top line revenue ke pertumbuhan berkualitas juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan.
Ini tampak dari opini yang diberikan para analis Keuangan dan auditor.
Keuntungan TELKOM sebenarnya bisa diperoleh lebih besar lagi kalau saja ia tidak direcoki pemegang saham dwiwarna dengan agenda-agenda nonsensenya semisal program televisi SEA Today yang menyedot biaya cukup besar dan campur tangan lainnya di  anak perusahaan yang sering ditentang dewan komisaris. Termasuk penempatan eksekutif yang tidak berada dalam  tallent yang didukung kajian pihak ketiga.
Program televisi SEAToday yang diluncurkan Menteri BUMN pada Oktober 2020 sebenarnya telah mendapat cibiran dari para awak media. Selain arahnya tidak jelas dan tak sesuai dengan program transfornasi digital,  penontonnya tidak banyak, program ini ditengarai sebagai upaya "menampung" karyawan eks awak "Net TV" yang terancam PHK. Tentang mengapa harus diselamatkannya karyawan eks Net TV itu tentu  bisa menjadi sebuah kajian investigasi yang menarik.
Lebih memalukan, di kanal Youtube, viewersnya hanya puluhan orang.
Namun terlepas dari gangguan-gangguan itu, direksi dan komisaris telah berhasil memperbaiki kinerja yang patut diapresiasi di tengah-tengah menurunnya keuntungan hampir semua BUMN.
Namun ditengah prestasinya itu, Telkom justru menjadi incaran orang-orang yang tidak sabar untuk mendapatkan penempatan enak. Alih-alih mengedepankan kompetensi, prestasi dan kapabilitas, Menteri BUMN juntru mengambil langkah blunder dengan membongkar "The Winning Team".
Abdee Dan Para Mentri Korban Reshuffle
Jadi yang mengejutkan netizen kemarin itu adalah digantinya orang-orang berdedikasi yang dipercaya pasar dengan orang-orang yang justru dinilai sebaliknya.
Musisi Slank, Abdee Negara, lalu Menteri korban Reshuffle Bambang Brojonegoro, menyusul korban Reshuffle sebelumnya Wisnutama, kini menduduki kursi empuk di BUMN papan atas itu. Ketika transformasi digitalfi PT Telkom mendekati puncak keberhasilnnya, mereka justru berpesta pora memperebutkan kue manis yang bisa berakibat fatal karena jatuh ditangan pihak yang salah.
Abdee hanyalah salah satu dari sasaran tembak yang diributkan netizen. Memang kalau mau dicari, selalu ada saja jawabannya untuk mencari-cari relevansinya. Â Tetapi untuk menjadi komisaris dibutuhkan Lebih dari itu dan apa tidak ada oranglain? Selain itu, ia diketahui sebagai pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah seminggu dua kali. Â Sementara untuk menjadi pegawai Telkom, punya sedikit gangguan kesehatan saja dijamin tidak lulus.
Namun selain Abdee, tentu ada nama-nama lain yang juga menimbulkan pertanyaan.
Wisnutama Kusubandio  (Komut Telkomsel)
adalah Menteri Pariwisata yang dinilai publik paling tidak berprestasi yang kemudian direshuffle pada bulan Desember 2020. Sedangkan Bambang Sumantri Brodjonegoro juga dua kali terkena reshuffle. Pertama, sebagai Menteri Kuangan pada tahun 2016 ia digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati. Dan pada bulan April 2021 ia direshuffle dari jabatan sebagai Menteri Riset dan Inovasi. Â
Yang satu hanyalah punya prestasi sebagai event organizer, sedangkan satunya dikenal sangat birokratik dan kurang inovatif.
Tambahan pula, Bukankah reshuffle menunjukkan kegagalan mereka dalam mengeksekusi visi Presiden?
Selain keduanya, di dalam jajaran Komisaris PT Telkom Erick juga gemar memasukkan tokoh-tokoh partai baik di induk maupun dii anak-anak perusahaan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengambil alih peran Organ-Organ Governance perusahaan ke kantor kementerian dengan penunjukan langsung orang yang ia preferensikan.
Ditengarai, aksi ini erat hubungannya dengan persiapan menuju Pilpres tahun 2024 mendatang.
Selain politisi, Erick juga aktif menempatkan apparat penegak hukum dari kejaksaan, KPK, BPKP dan BPK dalam jajaran komisaris. Yang juga mengejutkan belum lama ini adalah pengangkatan Ketua Umum PBNU sebagai komisaris utama PT KAI (Persero) dan juga Irjen Pol (Purn) Raja Erizman sebagai komisaris PT Jasa Marga (Tbk). Erizman adalah polisi yang pernah terseret kasus Gayus Tambunan.
Bongkar Pasang, Pertanda Kurang Matang
Selain persoalan governance dan transparansi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor dan negara, kami juga melihat adanya praktek pengangkatan dan pemberhentian yang tidak didukung pertimbangan yang matang.
Pada RUPS tahun 2020 misalnya, Erick Thohir memberhentikan 7 orang direksi PT Telkom yang baru setahun menjabat. Tidak ada isu terkait Akhlak, juga prestasi, mereka diberhentikan begitu saja. Yang menarik satu orang yang  baru diberhentikan itu (Bogi Witjaksono) kini justru diangkat kembali dalam RUPS kali ini.
Sementara orang yang digantikannya adalah mantan direksi yang baru ditarik kembali setahun yang lalu (Dian Rachmawan) dan kini malah diberhentikan kembali.
Ini tentu bukan hanya terjadi di induknya, melainkan juga di banyak anak perusahaan dan jajaran komisaris. Â Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang tahun lalu diberhentikan, misalnya, kini ditarik kembali sebagai Komisaris pada RUPS tahun 2021 ini.
Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan governance, terutama pada BUMN-BUMN yang melantai dibursa, yang menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas yang suaranya tidak terdengar. Dan penolakan mereka dinyatakan dalam suara yang jumlahnya sangat besar pada RUPS hari Jumat (28/5) yang lalu.
"itu adalah angka penolakan terbesar, khususnya terhadap agenda ke-8," ujar perwakilan pemegang saham yang duduk di sebelah saya saat RUPS berlangsung. Â
Benarkah ini pertanda bagi investor untuk lebih berhati-hati dalam menilai keajegan saham publik milik BUMN khususnya menjelang pilpres 2024?  Investor tentu berharap agar Presiden Jokowi meredam permainan-permainan Menteri-Menterinya yang punya ambisi untuk bertarung dengan memakai uang milik sendiri. Bukan dengan menanam budi  dan kepentingan pada aset milik bangsa yang harus dimajukan.
Bagi saya, RUPS PT Telkom TBK ini membuka tabir yang semakin jelas tentang pilpres yang akan datang. Â Di situ ada beragam kepetingan yang sudah dirangkai dari hari ini.
Itulah sebabnya, harga saham Telkom (TLKM) menjadi tidak lagi berbanding lurus dengan prestasi yang telah dicapainya.
Jadi, percuma saja men"defend" Abdee Slank. Ini bukan soal pembenaran terhadap keberadaanya.
Melainkan governance, yaitu tata kelola yang sehat. Â Maka jangan sekali-kali memberikan ruang pada konflik kepentingan, apalagi di BUMN karena sebagian telah menjadi usaha yang tbk dan diawasi dunia internasional. Bersiaplah!
