Tepatnya, perbuatan merusak alam dapat kita ibaratkan perbuatan pemerkosaan atau rudapaksa.
Dalam Dharma Warta (1975) kata rudapaksa dipahami sebagai kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mencatat kata rudapaksa. Dalam KBBI Edisi Pertama (1988) rudapaksa berkelas kata nomina dan didefinisikan sebagai 'perbuatan yang dilakukan dengan paksa'.
Merusak alam dan lingkungan dilakukan secara paksa untuk kepentingan jangka pendek, tanpa dipikirkan dampak yang akan terjadi secara jangka panjang.
Pertambangan ilegal, perambahan/ilegal logging, pencemaran limbah, pembakaran hutan dan lahan, pengrusakan terumbu karang, merupakan objek yang diperkosa. Selain itu, keberadaan industri ekstraktif yang menabrak ruang, tidak patuh hukum, berkonflik dengan masyarakat, rakus ruang, dan tidak menghormati masyarakat hukum adat.
Alam tercabik, trauma, hilang masa depan, rusak struktur fisik, punah spesies, tertanam benih bencana, dan terganggu psikologis secara jangka panjang serta sulit dipulihkan. Akhirnya, Krisis Iklim dan bencana ekologis merupakan "anak haram" hasil dari perbuatan tercela itu.
Akibat krisis iklim dan bencana ekologis; meningkat suhu panas, rusak infrastruktur publik, hanyut rumah penduduk, terganggu perekonomian masyarakat akibat rusak lahan pertanian dan perkebunan, krisis air, terjangkit wabah penyakit, dan beragam persoalan sosial lainnya.
Di sisi lain, negara selaku orang tua dari objek tersebut "tidak" mampu berbuat apa-apa. Buktinya pemerkosaan terus berlangsung didepan mata. Upaya yang dilakukan pun bukan menghentikan pemerkosaan, melainkan sibuk mengurus "anak haram" dengan ikut mengajak partisipasi publik di dalamnya.
Merancang beragam kebijakan untuk mengelola "anak haram" yang dibalut dengan program adaptasi dan mitigasi. Bukannya mempertegas agenda penegakan hukum dan perbaikan tata kelola untuk mencapai keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Kenapa agenda ini penting; karena kondisi saat khususnya dalam pandangan masyarakat terdampak, telah hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan terkesan tebang pilih dan tidak menjadi efek jera terhadap pelaku lainnya. Kekecewaan warga semakin bertambah, ketika sejumlah oknum terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya dalam kegiatan pertambangan emas ilegal.
Agenda keadilan ekologis menjadi agenda yang terus disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Sedangkan disisi pemerintah justru menyiapkan karpet merah untuk memuluskan berbagai agenda investasi yang dengan itu memperparah kerusakan lingkungan, misalnya melalui undang-undang cipta kerja.
Kembali ke Rudapaksa Alam yang melahirkan "anak haram" dalam bentuk bencana ekologis. Sampai kapan kondisi ini terus terjadi. Belum terlihat solusi kongkrit dari pemerintah untuk mampu menghentikan rudapaksa itu. Ada peluang yang seharusnya menjadi solusi. Misalnya dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga warga dapat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), itupun tidak dilakukan oleh pemerintah, contoh kasus di provinsi Aceh.
Seharusnya dengan adanya WPR dan dapat terbit IPR kegiatan pertambangan rakyat memiliki instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Tanpa itu semua, masyarakat terus dibiarkan dalam dosa ekologi. Dampak dari kegiatan mereka menjadi faktor penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor.
Agenda pemilu 2024 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan. Pemimpin yang terpilih merupakan sosok yang memiliki visi dan misi menyelesaikan carut marut lingkungan wujud dosa masa lalu.
Hentikan segera rudapaksa Alam, karena "anak haram" buah dari perbuatan tercela tersebut dampaknya dirasakan oleh masyarakat.[]
