Seperti dalam karya Plato lainnya tentang teori politik, seperti The Statesman dan The Republic, Hukum tidak hanya berkaitan dengan pemikiran politik, tetapi juga diskusi ekstensif tentang psikologi, etika, teologi, epistemologi, dan metafisika.Tidak seperti karya-karya lain ini, bagaimanapun, Hukum menggabungkan filsafat politik dengan hukum terapan, menjelaskan panjang lebar hukum dan prosedur apa yang harus ada di Magnesia. Contohnya termasuk percakapan tentang apakah minum yang memabukan harus diizinkan di kota, bagaimana orang biasa berburu, dan bagaimana bunuh diri harus dihukum. Namun, rincian hukum, prosa yang rumit, dan kurangnya organisasi telah menarik kritik dari para sarjana kuno dan modern. Banyak yang mengaitkan tulisan kikuk ini dengan usia tua Plato pada saat penulisan; Namun, pembaca harus ingat bahwa pekerjaan itu tidak pernah selesai. Meskipun kritik ini valid, ide-ide yang dibahas dalam Protokol patut mendapat perhatian kita, dan
Dialog memiliki kualitas sastranya sendiri.Pada abad ke-21 telah ada minat yang tumbuh dalam studi hukum di antara para filsuf. Banyak dari gagasan filosofis hukum telah bertahan dalam ujian waktu, seperti prinsip bahwa kekuasaan mutlak benar-benar korup dan tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari supremasi hukum. Perkembangan signifikan lainnya dalam undang-undang tersebut termasuk penekanannya pada rezim campuran, sistem pidananya yang bervariasi, kebijakannya terhadap perempuan di militer, dan upayanya pada teologi rasional. Namun, Plato mengadopsi idenya yang paling orisinal, karena hukum harus menggabungkan persuasi dengan paksaan. Untuk membujuk warga negara agar mematuhi kode hukum, setiap undang-undang memiliki pembukaan yang memberikan alasan mengapa seseorang harus mematuhinya.Pemaksaan datang dalam bentuk hukuman yang melekat pada hukum ketika persuasi tidak memotivasi kepatuhan.
